Kementerian PU Siap Ganti Pejabat, Dody: Insyaallah, Besok Ada Pelantikan

RIAU.DISWAY.ID - Aroma perubahan mulai tercium dari tubuh Kementerian Pekerjaan Umum. Menteri PU, Dody Hanggodo, memberikan sinyal kuat soal pelantikan pejabat eselon II dan III dalam waktu dekat. Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen kementerian untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sejalan dengan semangat yang digaungkan oleh Presiden Prabowo.

Kabar mengenai rencana pelantikan ini mengemuka saat Dody melakukan kunjungan kerja ke Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (23/5/2025). Saat disodori pertanyaan oleh wartawan terkait isu pelantikan pejabat baru, Dody menjawab dengan senyum penuh makna.

“(Apa benar pekan depan akan ada pelantikan pejabat eselon?) Dapat kabar dari mana? Insyaallah,” ujarnya singkat sambil tersenyum, seperti dilansir JawaPos.

Jawaban itu seakan menjadi kode keras bahwa perubahan besar akan segera terjadi di jajaran struktural kementerian. Meski tak merinci siapa saja yang akan dilantik atau diganti, pernyataan tersebut cukup memberi gambaran bahwa rotasi pejabat bukan isapan jempol belaka.

Di tengah kabar ini, berhembus pula isu kurang sedap terkait dugaan gratifikasi yang menyeret nama seorang pejabat Kementerian PU. Pejabat tersebut dikabarkan tertangkap basah menerima gratifikasi berupa uang dalam jumlah besar, bahkan disebut mencapai ratusan ribu dolar Amerika Serikat. Uang itu diduga kuat akan digunakan untuk membiayai pesta pernikahan putrinya.

Meskipun Menteri Dody tak menyinggung langsung kasus tersebut, publik pun mengaitkan rencana pelantikan dengan upaya penataan ulang internal yang lebih bersih dan transparan.

Langkah ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang mendambakan birokrasi yang bersih dan profesional. Di sisi lain, pernyataan Dody juga menunjukkan bahwa Kementerian PU tidak tinggal diam menghadapi isu-isu yang dapat merusak kepercayaan publik.

Jika pelantikan benar terjadi pada Senin (26/5/2025) sebagaimana yang diisyaratkan, ini akan menjadi momen penting bagi Kementerian PU dalam membuktikan komitmennya untuk membersihkan institusi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sebagaimana pesan Presiden Prabowo, reformasi birokrasi harus dimulai dari keteladanan dan tindakan nyata. Dan sepertinya, Menteri PU siap menjawab tantangan itu. (*)

 

Sumber: