Rp757,8 Triliun untuk Pendidikan

Trubus juga menyinggung pentingnya implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pendidikan dasar hingga SMP gratis.

Ia mendorong agar pemerintah lebih serius memperhatikan hal ini. Bahkan bika perlu diperluas hingga SMA.

"Minimal lulusan SMP. Syukur-syukur bisa sampai SMA. Karena itu sangat penting untuk daya saing bangsa. Selain itu, sekolah swasta juga sebaiknya mendapat dukungan," bebernya.

Ia mengingatkan agar program pembangunan pendidikan tidak terhenti karena pergantian rezim. Menurutnya, kesinambungan antarperiode pemerintahan menjadi kunci keberhasilan.

"Dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo sudah terlihat kesinambungannya. Kalau ini bisa terus dijaga, pembangunan pendidikan akan lebih merata dan tidak ada lagi proyek mangkrak," ucapnya.

Menurutnya, pembangunan pendidikan bukan hanya soal jumlah sekolah. Tetapi juga pemerataan kesempatan.

Dengan infrastruktur yang kuat, tenaga pendidik yang sejahtera, dan kebijakan berkelanjutan, ia optimistis cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

"Ini sebenarnya sudah bisa mendorong peningkatan pelayanan pendidikan yang lebih merata. Itu yang kita harapkan bersama," terangnya.

Dengan alokasi dana sebesar Rp 16,9 triliun, program ini diproyeksikan menyerap lebih dari 422.000 tenaga kerja di berbagai daerah.

Selain itu, program revitalisasi dan renovasi sekolah ini direncanakan akan menyasar perbaikan sebanyak 13.763 sekolah pada tahun 2025 ini, atau naik 32,4 persen dari sebelumnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menyebut, kehadiran program ini adalah sebuah bukti keseriusan pemerintah memperbaiki kualitas infrastruktur pendidikan.

"Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki kualitas infrastruktur pendidikan demi mendukung pembelajaran yang nyaman dan bermutu," ujar Mu’ti pada awak media di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu 6 Agustus 2025 lalu.

Dari penerapannya, sejumlah pengamat mengingatkan setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda. Dengan kebutuhan yang berbeda pula.

Karena itulah dibutuhkan adanya pemetaan dalam menjalankan program revitalisasi ini.

“Ada daerah yang paling mendesak ruang kelas. Ada yang krisis guru. Ada yang kekurangan akses internet, makan bergizi. Jadi beda-beda. Kalau prioritas ditetapkan tanpa peta kebutuhan,” tutur pengamat Pendidikan sekaligus CEO dan Founder platform edukasi Jurusanku, Ina Liem saat dihubungi Disway, pada Selasa 26 Agustus 2025.

Sumber: