Rp757,8 Triliun untuk Pendidikan

Dia turut menjelaskan langkah pemetaan ini sendiri juga dapat mencegah terjadinya kebocoran dana. Sehingga program Revitalisasi dan Renovasi ini aman dari Politik Anggaran.

“Kalau kita melihat pengalaman sebelumnya, kebocoran dana BOS dan PIP sering dibiarkan. Tapi anggarannya justru terus ditambah. Itu menimbulkan kekhawatiran program prioritas dan rehabilitasi 2026 bisa terjebak dalam pola yang sama. Anggaran naik. Tapi masalah mendasar tidak pernah dibenahi,” tegas Ina.

Program Renovasi dan APBN (H-2)

Serupa dengan penuturan Ina di atas, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat juga menekankan pentingnya pengujian efektivitas dari program Revitalisasi dan Renovasi Sekolah tersebut.

Menurutnya, hal ini sangat penting dilakukan demi menghindari adanya kemungkinan pelebaran defisit APBN.

“Jika ingin defisit tidak melebar, Pemerintah harus berani menunda program mercusuar yang belum teruji efektifitasnya, melakukan moratorium proyek infrastruktur baru yang tidak mendesak, dan melakukan audit menyeluruh atas belanja K/L yang duplikasi,” ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway.

Lebih lanjut, Achmad juga menambahkan untuk dapat membiayai program Revitalisasi dan Renovasi Sekolah tersebut, maka dibutuhkan juga penerimaan pajak yang kuat.

Dalam hal ini, dirinya menjelaskan perpajakan tak boleh berhenti pada menaikkan tarif.

Digitalisasi, integrasi data, pembenahan pajak daerah, pengurangan insentif tidak tepat sasaran, serta pengenalan pajak karbon dan pajak ekonomi digital harus menjadi prioritas.

Dia menambahkan, pemberian edukasi juga sangatlah penting. Tujuannya agar publik melihat pajak sebagai kontrak sosial. Yaitu sebagai kewajiban yang dibalas dengan layanan berkualitas.

“Efisiensi subsidi energi, pemotongan program yang tidak relevan dan pergeseran belanja ke investasi manusia sangat penting,” tegas Achmad.

Program tersebut akan terus berjalan seiring dengan keinginan Presiden Prabowo untuk mensejahterakan seluruh masyarakat.

Hal ini terlihat dari sejumlah program seperti Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah Garuda.

Agar dapat berjalan sesuai asta Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan pastikan kemajuan pembangunan dan rekonstruksi fasilitas Sekolah Rakyat berjalan sesuai target.

Program yang merupakan bagian dari agenda prioritas Presiden Prabowo ini dilaksanakan melalui lintas kolaborasi kementerian dengan tanggung jawab Kementerian PU pada penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana.

Program SR merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam pembangunan bangsa Indonesia secara menyeluruh, yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana pendidikan yang inklusif, memadai, dan berstandar nasional.

Sumber: