Rp757,8 Triliun untuk Pendidikan

Sehingga sistem pengawasan yang dilakukan dapat berjalan efektif, baik di tingkat pusat dan daerah.

Di sisi lain, Politisi NasDem ini mengatakan Komisi X DPR RI terus berupaya mendorong percepatan proses rekrutmen guru ASN melalui skema PPPK bagi guru honorer.

“Tentu saja dengan memperbaiki sistem seleksi yang lebih adil dan penempatan yang merata sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” ungkapnya.

Di samping itu, Lestari mengungkapkan Komisi X DPR RI terus mendorong pemerintah untuk memastikan jaminan kesejahteraan melalui peningkatan insentif.

Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah yang harus dibenahi yakni beban administrasi para guru yang berdampak langsung pada kuakitas pengajaran.

“Ini berkaitan dengan kurikulum pendidikan. Harapannya, revisi UU Sisdiknas nanti juga mengakomodir aspirasi-aspirasi guru. Di atas semua ‘kekurangan’ yang ada kita terus berupaya mewujudkan tujuan bernegara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya.

DPR RI Pastikan Transparansi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menambahkan alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp757,8 Triliun ini sudah memenuhi amanat UUD NRI Tahun 1945.

Undang-Undang tersebut mewajibkan minimal 20% dari total RAPBN dialokasikan untuk pendidikan.

"Dengan proyeksi APBN 2026 sekitar Rp 3.800 triliun, maka besaran anggaran tersebut berada dalam kisaran 20%," jelas dia.

Lalu memaparkan, meski anggaran pendidikan terus meningkat secara nominal, Komisi X DPR RI memandang tantangan terbesar saat ini bukan hanya sekadar jumlah. Tetapi pada efektivitas dan kualitas pemanfaatannya.

"Harus ada evaluasi agar anggaran pendidikan tidak terjebak pada belanja rutin birokratis. Melainkan diarahkan untuk memperkuat pelayanan pendidikan di daerah. Juga untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, memperluas akses di wilayah 3T dan marginal, serta menjawab tantangan zaman melalui inovasi pendidikan dan digitalisasi pembelajaran," tuturnya.

Ia menegaskan pihaknya di Komisi X DPR RI akan memastikan transparansi perhitungan dan efektivitas pemanfaatannya.

Sehingga, anggaran akan berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan nasional.

"Komisi X DPR RI tetap akan memastikan transparansi perhitungan dan efektivitas pemanfaatannya agar tidak hanya terpenuhi secara angka. Tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan nasional," tandasnya.

Nantinya, Presiden Prabowo akan terus berupaya mendesak pemerintah untuk fokus pada inisiatif renovasi sekolah dan persiapan ujian nasional (UN) yang dijadwalkan pada tahun 2026.

Sumber: