PBNU dan BEM PTNU Sepakat Kawal Aspirasi Rakyat di Tengah Dinamika Sosial

RIAU, DISWAY.ID — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) sepakat untuk mengawal aspirasi masyarakat di tengah meningkatnya ketegangan sosial antara aparat dan warga. Seruan ini disampaikan setelah terjadinya kericuhan yang menimpa seorang pengemudi ojek daring pada Kamis (28/8/2025).

PBNU Ingatkan Bahaya Anarkisme

Rais Aam PBNU, KH. Miftachul Akhyar, dalam pernyataannya pada Jumat (29/8/2025), menegaskan pentingnya menjaga situasi agar tidak terjerumus dalam tindakan anarkis. Ia mengingatkan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun.

“Perbuatan salah harus tetap salah. Oknum-oknum yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Miftachul Akhyar.

Pernyataan ini disampaikan sebagai seruan moral agar masyarakat tetap menyalurkan aspirasi dengan damai tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi semua pihak.

BEM PTNU Minta Aspirasi Rakyat Didengar DPR

Dari kalangan mahasiswa, sikap kritis disuarakan Presidium Nasional BEM PTNU, Achmad Baha’ur Rifqi. Ia menekankan bahwa suara mahasiswa dan masyarakat yang menolak kenaikan tunjangan DPR harus dijadikan pertimbangan serius oleh parlemen.

“Ini adalah kegelisahan kami sebagai masyarakat. Kami meminta DPR yang terhormat untuk mengabulkan aspirasi rakyat dan mengkaji kembali masalah kenaikan tunjangan DPR secara transparan,” ujar Baha.

Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari amar ma’ruf nahi munkar. Namun, ia juga mengingatkan agar aspirasi tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk kericuhan atau perusakan fasilitas umum yang justru akan merugikan masyarakat.

Seruan Menjaga Persatuan dan Damai

Baha menambahkan bahwa pihaknya bersama elemen masyarakat terus mengimbau agar massa aksi tidak mudah terprovokasi. Ia menekankan pentingnya persatuan serta menghindari adu domba antara rakyat dan aparat.

“Jangan biarkan bangsa ini terpecah karena provokasi. Mari jaga Indonesia agar tetap damai,” katanya.

Menurutnya, kritik publik harus diarahkan pada substansi perjuangan, khususnya terkait transparansi anggaran DPR. Baha menegaskan bahwa fokus utama mahasiswa dan masyarakat adalah mendorong keterbukaan pengelolaan anggaran agar tidak membebani rakyat.

DPR Diminta Utamakan Kepentingan Publik

BEM PTNU menekankan bahwa DPR harus menyadari perannya sebagai wakil rakyat, bukan wakil partai. Oleh karena itu, keputusan terkait anggaran, termasuk tunjangan, harus melalui kajian terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Fokus kita adalah memperjuangkan transparansi anggaran DPR agar rakyat tidak semakin menderita. Ingat, DPR adalah wakil rakyat, bukan wakil partai,” pungkas Baha.

Solidaritas Mahasiswa dan Ormas

Kesepakatan PBNU dan BEM PTNU ini menandakan adanya kerja sama antara organisasi keagamaan dan mahasiswa dalam merespons keresahan publik. Dukungan moral dari PBNU serta sikap kritis mahasiswa diharapkan dapat menjadi pengingat bagi para pengambil kebijakan untuk tetap berpihak kepada rakyat.

Baik PBNU maupun BEM PTNU menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi rakyat secara damai, menghindari provokasi, serta menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika politik dan ekonomi yang sedang berlangsung.

Sumber: