Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah yang harus dibenahi yakni beban administrasi para guru yang berdampak langsung pada kuakitas pengajaran.
“Ini berkaitan dengan kurikulum pendidikan. Harapannya, revisi UU Sisdiknas nanti juga mengakomodir aspirasi-aspirasi guru. Di atas semua ‘kekurangan’ yang ada kita terus berupaya mewujudkan tujuan bernegara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya.
DPR RI Pastikan Transparansi
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menambahkan alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp757,8 Triliun ini sudah memenuhi amanat UUD NRI Tahun 1945.
Undang-Undang tersebut mewajibkan minimal 20% dari total RAPBN dialokasikan untuk pendidikan.
"Dengan proyeksi APBN 2026 sekitar Rp 3.800 triliun, maka besaran anggaran tersebut berada dalam kisaran 20%," jelas dia.
Lalu memaparkan, meski anggaran pendidikan terus meningkat secara nominal, Komisi X DPR RI memandang tantangan terbesar saat ini bukan hanya sekadar jumlah. Tetapi pada efektivitas dan kualitas pemanfaatannya.
"Harus ada evaluasi agar anggaran pendidikan tidak terjebak pada belanja rutin birokratis. Melainkan diarahkan untuk memperkuat pelayanan pendidikan di daerah. Juga untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, memperluas akses di wilayah 3T dan marginal, serta menjawab tantangan zaman melalui inovasi pendidikan dan digitalisasi pembelajaran," tuturnya.
Ia menegaskan pihaknya di Komisi X DPR RI akan memastikan transparansi perhitungan dan efektivitas pemanfaatannya.
Sehingga, anggaran akan berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan nasional.
"Komisi X DPR RI tetap akan memastikan transparansi perhitungan dan efektivitas pemanfaatannya agar tidak hanya terpenuhi secara angka. Tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan nasional," tandasnya.
Nantinya, Presiden Prabowo akan terus berupaya mendesak pemerintah untuk fokus pada inisiatif renovasi sekolah dan persiapan ujian nasional (UN) yang dijadwalkan pada tahun 2026.
Lalu Ari menyatakan pemerintah bermaksud meluncurkan berbagai inisiatif pendidikan.
Meski begitu, penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan dan memberikan perhatian khusus pada program-program tertentu.
"Harus ada program menjadi prioritas. Bukan berarti program lainnya tidak penting. Semua program yang sudah direncanakan tentu juga penting," ucap Lalu Ari.
Legislator yang mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) II ini menekankan pemerintah harus memprioritaskan inisiatif renovasi sekolah.
Lebih lanjut, survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas menunjukkan tingkat kepuasan terhadap program renovasi sekolah mencapai 82,1 persen.