Persentase yang signifikan ini mencerminkan dukungan publik yang kuat terhadap inisiatif tersebut.
"Inpres menjadi dasar perpindahan kewenangan dalam melakukan renovasi sekolah yang sebelumnya ditangani Kementerian Pekerjaan Umum (PU) beralih menjadi kewenangan Kemendikdasmen," terang Lalu Ari.
Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo, sebagaimana dicatat Lalu Ari, mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Renovasi Sekolah, yang mengatur proyek-proyek terkait pembangunan sekolah.
Instruksi ini menetapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan bertanggung jawab untuk mengawasi inisiatif pembangunan sekolah tersebut.
Kunci Pemerataan Pendidikan
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menilai pembangunan infrastruktur pendidikan yang saat ini tengah digencarkan pemerintah merupakan langkah strategis dalam mendorong pemerataan kualitas Pendidikan. Khususnya di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).
"Kalau bisa, gaji guru di daerah 3T dinaikkan hingga dua kali lipat dibandingkan daerah perkotaan. Guru-guru di Jakarta sudah cukup Sejahtera. Justru perlu perhatian lebih adalah mereka yang mengajar di wilayah terisolasi," kata Trubus kepada Disway.
Pentingnya perencanaan berjenjang agar program pendidikan berjalan efektif. Untuk jangka pendek, fokus diarahkan pada pembangunan fisik.
Seperti gedung sekolah, ruang kelas, hingga kursi dan fasilitas belajar lainnya. Sementara jangka menengah dapat menyasar pada pemenuhan tenaga pengajar dan peningkatan kualitas Pendidikan.
Sedangkan jangka panjang diarahkan untuk mewujudkan target besar Indonesia Emas 2045.
"Kalau pembangunan ini konsisten, dalam 20 tahun ke depan Indonesia bisa memiliki SDM unggul. Apalagi kalau kesinambungan dari satu presiden ke presiden berikutnya bisa terjaga," tuturnya.
Dukungan untuk Sekolah Swasta
Trubus juga menyinggung pentingnya implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pendidikan dasar hingga SMP gratis.
Ia mendorong agar pemerintah lebih serius memperhatikan hal ini. Bahkan bika perlu diperluas hingga SMA.
"Minimal lulusan SMP. Syukur-syukur bisa sampai SMA. Karena itu sangat penting untuk daya saing bangsa. Selain itu, sekolah swasta juga sebaiknya mendapat dukungan," bebernya.
Ia mengingatkan agar program pembangunan pendidikan tidak terhenti karena pergantian rezim. Menurutnya, kesinambungan antarperiode pemerintahan menjadi kunci keberhasilan.
"Dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo sudah terlihat kesinambungannya. Kalau ini bisa terus dijaga, pembangunan pendidikan akan lebih merata dan tidak ada lagi proyek mangkrak," ucapnya.
Menurutnya, pembangunan pendidikan bukan hanya soal jumlah sekolah. Tetapi juga pemerataan kesempatan.