Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 100 Calon PMI Ilegal ke Malaysia

RIAU, DISWAY.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggagalkan upaya penyelundupan 100 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia. Operasi besar ini diumumkan langsung oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan di Aula Tribrata Polda Riau pada Kamis (17/7/2025). Dalam konferensi pers tersebut, Kapolda didampingi Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), H Abdul Kadir Karding dan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M Job.

Siapa saja yang terlibat?

Dalam operasi tersebut, aparat berhasil mengamankan 11 orang tersangka yang memiliki peran berbeda dalam jaringan perdagangan orang ini. Mulai dari perekrut hingga pihak yang bertugas mengirim para PMI ke luar negeri.

Kapolda Herry menjelaskan bahwa operasi ini merupakan hasil kerja sama dari tiga jajaran kepolisian di daerah, yakni Polres Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Dari total 100 korban, 78 di antaranya laki-laki dan 22 perempuan yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.

Bagaimana kronologi penggagalan?

Polda Riau menggencarkan operasi gabungan di titik-titik rawan penyelundupan. Riau memang menjadi jalur strategis yang kerap dimanfaatkan sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena letaknya berbatasan langsung dengan Malaysia. Kapolda menyebutkan bahwa ini adalah kasus kesembilan sepanjang tahun 2025. Total korban dari sembilan kasus tersebut sudah mencapai 94 orang dengan 22 tersangka yang berhasil diamankan.

Kenapa kasus ini sangat penting?

Kasus ini mencerminkan betapa maraknya praktik pengiriman tenaga kerja ilegal dan menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga negara. Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menilai praktik sindikat ini sebagai bentuk kejahatan luar biasa. Ia menyebut para korban sesungguhnya sedang berjuang demi keluarga, namun malah dijadikan komoditas oleh pelaku tidak bertanggung jawab.

"Mereka itu sejatinya sedang berjihad untuk mempertahankan hidup. Tapi kenapa justru dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Kurang ajar!" tegas Karding dalam pernyataannya.

Apa langkah selanjutnya?

Karding mendesak Kapolda Riau untuk mengejar hingga ke aktor intelektual di balik jaringan mafia pengiriman tenaga kerja ilegal ini. Ia menekankan bahwa penindakan tidak boleh hanya berhenti pada pelaku lapangan. “Kalau ada bos mafianya, cari, tangkap, dan hukum dengan pasal paling berat,” tegasnya.

Karding juga mengungkap fakta mencengangkan, bahwa dari 8 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri, hanya 5,7 juta yang tercatat secara resmi. Artinya, 4 sampai 5 juta lainnya berada dalam posisi rentan karena berangkat melalui jalur tidak resmi.

Apa dampaknya bagi masyarakat?

Hampir seluruh korban kekerasan dan eksploitasi berasal dari PMI yang berangkat secara ilegal. Sistem migrasi tenaga kerja saat ini dinilai masih lemah dan rawan dibajak oleh pemain gelap. Untuk itu, pemerintah akan membangun sistem migrasi yang tertib, legal, dan manusiawi. "Ke depan, seluruh pekerja migran harus melalui jalur resmi," kata Karding.

Ia juga meminta seluruh jajaran P2MI di Riau aktif melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama di kantong-kantong migran, agar tidak mudah tergiur bujuk rayu calo dan mafia.

Apa pesan pemerintah untuk korban?

Dalam kesempatan itu, Menteri Karding sempat berdialog langsung dengan calon PMI yang batal diberangkatkan. Ia menyampaikan pesan agar tidak mencoba mencari jalan pintas yang ilegal karena risiko yang dihadapi sangat besar, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan bahkan kehilangan nyawa.

Karding menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa pemerintah tidak akan pernah berhenti memperjuangkan hak-hak pekerja migran, dan komitmen untuk membasmi sindikat TPPO akan terus diperkuat melalui sinergi pusat dan daerah. (*)

 

Sumber: