Pemprov Riau Tegas Perangi TPPO, Jalur Perbatasan Jadi Fokus Pengawasan

RIAU, DISWAY.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terutama di wilayah-wilayah perbatasan yang rawan menjadi jalur penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Pernyataan ini ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Riau dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Penandatanganan tersebut diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M Job, yang turut menyampaikan sikap tegas pemerintah daerah terhadap kejahatan perdagangan manusia.

TPPO Dinilai Sebagai Kejahatan Luar Biasa

Dalam sambutannya, M Job menyatakan bahwa TPPO bukanlah pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk kejahatan luar biasa yang secara langsung melukai nilai-nilai kemanusiaan. Ia menyebut praktik ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap martabat bangsa.

“Kami tidak akan tinggal diam terhadap kejahatan luar biasa ini. Perdagangan orang adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan,” tegasnya, Kamis (17/7/2025).

Geografis Riau Jadi Tantangan Ganda

M Job mengungkapkan bahwa posisi geografis Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan memiliki garis pantai yang luas menjadikannya wilayah rawan perdagangan manusia. Potensi ekonomi dari wilayah pesisir, di sisi lain, membuka celah bagi sindikat kriminal memanfaatkan jalur laut tak terpantau.

“Wilayah laut terbuka dan jalur-jalur tikus yang tak terpantau justru dimanfaatkan oleh sindikat gelap. Warga kita dikirim ke luar negeri tanpa dokumen, tanpa keterampilan, dan tanpa perlindungan hukum,” jelas M Job.

Empat Strategi Pemprov Riau Atasi TPPO

Dalam upaya menutup celah dan memperkuat pelindungan terhadap PMI, Pemprov Riau bersama P2MI merancang empat strategi utama:

1. Pengawasan Wilayah Perbatasan

Pos-pos pengawasan di jalur tikus akan ditutup dan pengamanan laut diperkuat, khususnya di wilayah rawan seperti Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.

2. Sinergi Antarinstansi

Seluruh lembaga terkait akan diminta menyatukan langkah dan komitmen dalam satu gerakan kolektif untuk memutus mata rantai perdagangan orang.

3. Edukasi dan Pelatihan untuk Calon PMI

Pemerintah akan menggalakkan pelatihan keterampilan serta pemahaman hukum bagi masyarakat calon pekerja migran agar tidak tergoda bujuk rayu calo, dan memilih jalur resmi yang legal dan aman.

4. Penegakan Hukum Tanpa Kompromi

Penindakan tegas akan dilakukan terhadap siapapun yang terlibat dalam praktik TPPO, tanpa pandang bulu. “Hukum tidak mengenal kompromi,” ujar M Job menegaskan komitmen aparat penegak hukum.

Lindungi Generasi Muda dari Sindikat TPPO

M Job juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap generasi muda yang menjadi target utama sindikat perdagangan orang. Ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi warga dari mimpi palsu para pelaku.

“Kami tidak ingin generasi muda kita berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan penderitaan. Negara harus hadir, dan hari ini kita buktikan bahwa kita siap bergerak bersama,” ungkapnya.

Rilis Kasus TPPO di Rupat dan Dumai

Di akhir kegiatan, M Job bersama Menteri P2MI dan Forkopimda turut merilis pengungkapan dua kasus TPPO terbaru yang terjadi di wilayah Rupat, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai. Rangkaian aksi ini menjadi bagian dari langkah nyata untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas sindikat perdagangan manusia dari akar-akarnya.

Komitmen Jangka Panjang Pemprov Riau

Sumber: