Kinerja Demokrasi Riau Meningkat, Tapi Belum Masuk Kategori Baik

IDI Riau 2024 alami kenaikan, namun masih perlu banyak perbaikan

RIAU.DISWAY.ID — Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang patut diapresiasi. Meski kenaikannya hanya dua poin, dari 73,64 menjadi 75,55, hal ini menandakan bahwa ada upaya perbaikan dalam pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di Bumi Lancang Kuning.

Namun, meskipun mengalami peningkatan, Riau masih bertengger di posisi 9 terbawah dari 38 provinsi di Indonesia. Fakta ini diungkapkan dalam Focus Group Discussion (FGD) IDI yang digelar Badan Kesbangpol Riau bersama BPS Provinsi Riau, Selasa (3/6/2025), di Aula BPS Riau.

Demokrasi Riau Masih dalam Kategori “Sedang”

Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, yang hadir membuka FGD tersebut menyebutkan bahwa skor IDI Riau tahun 2024 masih berada dalam kategori "sedang". Secara rinci, aspek kebebasan mencatat angka 79,39, kesetaraan berada di angka 80,13, sementara kapasitas lembaga demokrasi masih rendah di angka 66,3.

“Pengertian demokrasi itu luas, mencakup banyak objek. Karena itu, perlu ditentukan komponen mana saja yang akan dikaji dan datanya dikumpulkan,” jelas M Job dalam sambutannya.

Menurutnya, IDI bukan sekadar angka, tapi merupakan cerminan sejauh mana nilai-nilai demokrasi berjalan di tingkat provinsi. “IDI adalah alat ukur yang objektif dan empiris terhadap kondisi demokrasi politik kita di daerah,” tambahnya.

BPS Tegaskan IDI Bukan Milik Satu Pihak

Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, menegaskan bahwa tugas pihaknya hanya mencatat dan menyajikan data. Sementara pelaksanaan demokrasi adalah tanggung jawab bersama para pemangku kepentingan di daerah.

“Apakah kita puas hanya dengan berada di posisi 9 terbawah nasional? Tentu tidak. Angka ini harus jadi evaluasi bersama,” ujar Asep di hadapan peserta FGD yang terdiri dari perwakilan partai politik, KPU, Bawaslu, dan unsur lainnya.

Asep menjelaskan bahwa IDI merupakan indikator pembangunan politik yang digunakan dalam berbagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), termasuk periode 2025–2029 mendatang.

Data IDI Didukung Dokumen Resmi dan Analisis Media

Uniknya, penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia tak hanya mengandalkan data dari instansi pemerintah. Menurut Asep, IDI disusun berdasarkan dokumen resmi seperti perda, pergub, perbup, dan perwako, serta data dari 15 ribu portal berita online yang dianalisis melalui sistem Intelligence Media Analysis (IMA).

“IDI ini adalah bentuk informasi berbasis fakta. Kita ingin mendorong terciptanya budaya pengambilan keputusan yang berbasis bukti,” ujarnya.

Peran Kesbangpol dan Keterlibatan Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Muda Badan Kesbangpol Riau, Tengku Rahadian, menambahkan bahwa pengumpulan data IDI dilakukan serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Riau menjadi salah satu daerah yang turut aktif dalam proses ini.

“Kegiatan ini wajib diikuti semua provinsi. Kami menggandeng BPS, partai politik, KPU, Bawaslu, dan elemen masyarakat sipil lainnya,” jelasnya.

Demokrasi Masih Perlu Diperkuat

Kenaikan Indeks Demokrasi Indonesia di Riau patut dihargai. Namun, posisi yang masih berada di bawah rata-rata nasional menunjukkan bahwa perjalanan demokrasi di daerah ini masih panjang. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, media, dan masyarakat untuk memastikan bahwa demokrasi benar-benar hidup dan berpihak pada kepentingan rakyat. (*)

Sumber: