RIAU.DISWAY.ID - OTT KPK BBPJN Sumut bikin geger, terutama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Kamu sudah dengar kabar terbaru ini? Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo akhirnya mengambil langkah tegas. Tiga pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara resmi dinonaktifkan demi memastikan penanganan kasus korupsi berjalan mulus—tanpa gangguan sekaligus menjaga agar roda pelayanan publik tetap berputar.
HEL Ditahan KPK, Dua Pejabat Lain Terseret
Drama OTT KPK BBPJN Sumut makin panas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan lima tersangka. Salah satunya HEL, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satker PJN Wilayah I Sumut. HEL bukan hanya dijadikan tersangka, tapi juga langsung diberhentikan sementara dari status Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sesuai ketentuan kepegawaian, HEL diberhentikan sementara karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dan saat ini sedang ditahan penyidik,” ujar Menteri Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Tak cuma HEL, dua pejabat lain juga ikut dinonaktifkan. Mereka adalah Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut dan Kepala BBPJN Sumut. Alasannya? Keduanya dinilai belum menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Padahal, posisi mereka krusial dalam memastikan proyek strategis nasional berjalan sesuai target.
Langkah Cepat Menteri Dody
Dalam situasi genting seperti ini, Kementerian Pekerjaan Umum tak mau lambat. Menteri Dody langsung menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan di BBPJN Sumut. Langkah cepat ini dilakukan supaya proyek pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Sumut tidak terhambat.
“Kita harus memberi ruang bagi proses hukum berjalan secara independen tanpa intervensi. Namun di saat yang sama, pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti. Karena itu, kita segera lakukan penataan dan rotasi internal,” tegas Dody.
Pesan Tegas Presiden Prabowo: “Bersihkan Dirimu!”
Insiden OTT KPK BBPJN Sumut rupanya memicu reaksi keras dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Dody menyampaikan langsung pesan sang Presiden yang terdengar sangat gamblang:
“Segera benahi dirimu, segera bersihkan dirimu, karena siapa pun yang tidak bersih akan disingkirkan tanpa pandang bulu. Semua penyelewengan wajib dihentikan atau yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat,” ungkap Dody mengutip Presiden Prabowo.
Pesan itu sekaligus jadi peringatan keras bagi semua ASN agar tak main-main dengan uang negara. Sebab, selain mencoreng nama baik instansi, korupsi juga berdampak besar pada beban ekonomi.
Pembangunan Tersendat Gara-Gara Korupsi
Menteri Dody juga mengingatkan apa yang pernah disampaikan Prof. Sumitro Djojohadikusumo, Ayahanda Presiden Prabowo. Menurutnya, pembangunan nasional kerap tersendat akibat beban ekonomi berbiaya tinggi. Korupsi menjadi salah satu penyebab Incremental Capital Output Ratio (ICOR) membengkak, artinya biaya pembangunan makin mahal untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama.
“Kita butuh reformasi fundamental dalam tata kelola pemerintahan. Kalau tidak, pembangunan akan selalu dibebani ekonomi biaya tinggi,” ujar Dody.
Proyek Strategis Tetap Jalan
Meski diterpa badai OTT, Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan proyek strategis nasional tak boleh terhenti. Dody memastikan pihaknya akan bekerja sama penuh dengan aparat penegak hukum. Sistem pengawasan internal juga bakal diperkuat agar kejadian serupa tak terulang.
“Kementerian PU tetap komit mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional. Kami terbuka bekerja sama dengan KPK demi tata kelola yang lebih baik,” tandas Dody.
Bagi masyarakat Sumatera Utara, kabar ini tentu bikin geregetan. Namun, setidaknya langkah cepat Menteri PU memberi sinyal jelas: pelayanan publik tak boleh berhenti, sekalipun badai korupsi tengah mendera. (*)