Realisasi APBD Riau 2025 Masih Rendah, Gubernur Abdul Wahid Fokus Bayar Utang

RIAU, DISWAY.ID - Apakah rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2025 bisa segera teratasi? Pertanyaan ini muncul setelah Gubernur Riau Abdul Wahid menyoroti capaian keuangan daerah yang baru menyentuh 49 persen, sementara realisasi fisik berada di angka 52 persen.

Rapat Evaluasi Bersama Eselon II

Pada Senin (15/9/2025), Abdul Wahid memimpin rapat bersama pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Riau. Dalam rapat tersebut, ia menekankan pentingnya langkah strategis untuk mempercepat realisasi APBD. Salah satu upaya yang digagas adalah coaching clinic yang dipimpin oleh Sekda dan tim terkait. Langkah ini diharapkan bisa mendorong setiap dinas agar mampu mengoptimalkan realisasi anggaran dan pendapatan daerah.

Beban Tunda Bayar Jadi Penghambat

Abdul Wahid menjelaskan bahwa rendahnya realisasi APBD dipengaruhi oleh adanya tunda bayar dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin tertekan. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memilih antara membayar utang atau menjalankan program pembangunan. “Saya memilih untuk membayar utang supaya rekanan terbantu, apalagi banyak dari mereka menggunakan pinjaman bank untuk membiayai kegiatan,” ungkapnya.

Prioritas Anggaran Menjelang Akhir Tahun

Menjelang akhir 2025, Pemprov Riau tidak akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur baru. Anggaran difokuskan pada pemeliharaan jalan rusak yang menjadi akses utama masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi. Beberapa ruas jalan di wilayah Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Bengkalis, Siak, hingga Kuantan Singingi akan tetap mendapat perhatian khusus.

APBD Perubahan 2025 Masih Dibahas

Selain evaluasi realisasi APBD, rapat juga membahas progres pembahasan APBD Perubahan 2025. Hingga kini, dokumen tersebut masih diproses di DPRD Riau. Pemerintah menargetkan pengesahan APBD-P dapat dilakukan pada akhir September. “Targetnya akhir bulan ini sudah bisa disahkan,” ujar Abdul Wahid.

Mekanisme Pengendalian Belanja Daerah

Pembahasan rapat turut menyentuh soal mekanisme pengendalian belanja daerah, pengadaan barang dan jasa, hingga penyelesaian kewajiban pihak ketiga. Menurut Abdul Wahid, rapat rutin diperlukan agar pendapatan dan belanja tetap seimbang. Hal ini juga menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas keuangan daerah.

Penjelasan BPKAD Terkait APBD-P

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Ispan S Putra, menegaskan bahwa batas akhir persetujuan APBD-P adalah tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Jika DPRD dan kepala daerah tidak menyepakati Ranperda Perubahan APBD hingga batas waktu, maka kepala daerah hanya bisa melaksanakan pengeluaran sesuai anggaran APBD awal. Meski begitu, ia memastikan tidak ada sanksi kecuali keterlambatan penyampaian Ranperda atau pengesahan APBD murni.

Riau Sempat Masuk Daerah dengan Realisasi APBD Terendah

Kinerja APBD Riau sempat menjadi sorotan nasional. Dalam Rakor Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar Kemendagri pada 8 Mei 2025, Riau masuk dalam daftar 10 daerah dengan realisasi pendapatan terendah, yakni 12,34 persen. Selain itu, Riau juga tercatat dalam daftar 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, hanya 10,87 persen.

Data Kemendagri Terkait Daerah Terendah

Berdasarkan data Kemendagri per 7 Mei 2025, beberapa daerah dengan realisasi pendapatan terendah selain Riau adalah Papua Pegunungan (7,24 persen), Lampung (8,83 persen), Papua Barat Daya (9,25 persen), dan Bengkulu (9,85 persen). Sementara itu, untuk realisasi belanja, Riau berada satu level dengan provinsi lain seperti Papua Tengah (4,69 persen), Lampung (5,67 persen), dan Papua Selatan (5,90 persen).

Tantangan dan Harapan ke Depan

Kondisi ini menegaskan bahwa Pemprov Riau harus bekerja ekstra keras untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Fokus pembayaran utang diharapkan mampu memberi kepercayaan kepada mitra kerja, sementara pemeliharaan infrastruktur jalan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan pengendalian belanja yang ketat serta percepatan pembahasan APBD-P, pemerintah berharap capaian APBD bisa lebih optimal di penghujung tahun. (*)

Sumber: