Abdul Wahid Prioritaskan Pemeliharaan Jalan dan Pelunasan Tunda Bayar APBD Riau 2025

RIAU, DISWAY.ID - Bagaimana strategi Pemerintah Provinsi Riau menghadapi keterbatasan fiskal di akhir 2025? Pertanyaan ini menjadi sorotan ketika Gubernur Riau, Abdul Wahid, memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Senin (15/9/2025) di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau. Dalam rapat tersebut, ia menekankan pentingnya fokus pada penyelesaian kewajiban dan pemeliharaan infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Fokus Anggaran Hanya untuk Pemeliharaan Jalan

Abdul Wahid menegaskan bahwa menjelang akhir tahun anggaran, pemerintah provinsi tidak lagi membuka ruang untuk pembangunan infrastruktur baru. Sebaliknya, anggaran difokuskan pada pemeliharaan jalan yang rusak, terutama pada ruas-ruas utama yang menghubungkan pusat aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

“Menjelang akhir tahun tidak ada infrastruktur yang kita prioritaskan, kecuali jalan-jalan rusak yang kita taruh anggarannya di UPT untuk pemeliharaan. Ruas jalan di Inhu, Rohul, Rohil, Kampar, Bengkalis, Siak, dan Kuansing tetap kita perhatikan karena aksesnya dipakai banyak orang,” kata Gubernur.

Pemeliharaan jalan ini dinilai krusial karena akses transportasi darat masih menjadi tulang punggung pergerakan barang dan jasa di Riau. Perbaikan jalan yang rusak akan berdampak langsung pada kelancaran distribusi dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kondisi Fiskal Daerah Sedang Tertekan

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Wahid mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini berada dalam tekanan. Penyebab utamanya adalah beban tunda bayar dari tahun sebelumnya yang harus segera diselesaikan. Hal ini menimbulkan dilema antara melanjutkan program pembangunan baru atau menyelesaikan kewajiban yang sudah ada.

“Fiskal kita tertekan karena ada beban tahun lalu berupa tunda bayar yang harus kita selesaikan. Pilihannya, apakah kita bayar hutang atau melaksanakan program yang sudah direncanakan. Tentu ini harus dipertimbangkan sebaik mungkin,” tegasnya.

Prioritas: Lunasi Kewajiban ke Rekanan

Alih-alih mengedepankan program baru, Gubernur lebih memilih memprioritaskan pembayaran kewajiban kepada rekanan. Menurutnya, hal ini penting agar hubungan antara pemerintah dan mitra kerja tetap sehat, serta tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

“Saya lebih memilih membayar hutang agar rekanan dan pemerintah tidak terbebani. Saya tahu, banyak rekanan yang minjam ke bank, mungkin ada yang berutang sana-sini. Ini juga harus kita perhatikan dan kita prihatin,” ungkapnya.

Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menjaga kredibilitas dan tanggung jawab terhadap para penyedia jasa dan kontraktor yang sudah bekerja sama dengan pemerintah.

Realisasi Fisik Capai 52 Persen

Dari laporan sementara, realisasi fisik APBD Riau baru mencapai 52 persen. Angka ini menjadi perhatian serius, mengingat target tahunan masih cukup jauh. Untuk memperbaiki capaian tersebut, Abdul Wahid meminta Sekda bersama jajarannya memperkuat mekanisme coaching clinic bagi seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran.

Arah Pembangunan Riau ke Depan

Melalui rapat evaluasi ini, Pemerintah Provinsi Riau menekankan perlunya keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang lebih sehat, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di tahun-tahun berikutnya.

Dengan memprioritaskan pemeliharaan jalan dan pelunasan tunda bayar, Riau berupaya membangun fondasi fiskal yang lebih kuat. Strategi ini dinilai penting agar program pembangunan di masa depan bisa berjalan tanpa hambatan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (*)

Sumber: