Mendagri Larang Seremonial Berlebihan, Tekankan Stabilitas Kamtibmas dan Pengendalian Inflasi

RIAU, DISWAY.ID — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan sejumlah arahan penting kepada kepala daerah se-Indonesia terkait perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta pengendalian inflasi tahun 2025. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi secara virtual pada Selasa (2/9/2025).

Arahan Mendagri untuk Kepala Daerah

Salah satu instruksi utama Tito adalah menunda seluruh kegiatan seremonial yang dianggap berlebihan, terutama acara musik yang menyerupai pesta. Menurutnya, acara semacam itu bisa menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

"Nanti kalau ada acara musik, dipotong-potong, dinaikkan di TikTok, viral lagi, nanti digoreng lagi," kata Tito.

Sebagai alternatif, Tito menyarankan agar kepala daerah mengganti kegiatan seremonial dengan acara yang lebih bermanfaat, seperti tumpengan sederhana atau pemberian santunan kepada anak yatim.

Peran Forkopimda dalam Menjaga Situasi

Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, kekompakan unsur Forkopimda sangat krusial karena setiap lembaga memiliki kekuatan masing-masing dalam menjaga stabilitas daerah.

"Unsur-unsur Forkopimda ini paling utama, serta yang lain juga perlu dirangkul," ujarnya.

Selain itu, Tito meminta kepala daerah aktif berinteraksi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak-pihak berpengaruh di wilayah masing-masing. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan suasana kondusif di tengah potensi kerawanan sosial.

Instruksi Khusus: Doa Bersama dan Pasar Murah

Tito juga mendorong pemerintah daerah menggelar doa bersama lintas elemen masyarakat. Menurutnya, doa bersama mampu menyejukkan situasi di tengah dinamika politik dan sosial yang berkembang.

Selain itu, Mendagri meminta Pemda memperbanyak kegiatan pasar murah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, terutama beras dan komoditas lain yang rawan inflasi.

Larangan Flexing Pejabat dan Keluarga

Untuk menjaga kepercayaan publik, Tito mengingatkan agar pejabat daerah tidak memamerkan kemewahan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Termasuk dalam acara pribadi seperti pernikahan atau ulang tahun, ia menekankan agar pelaksanaannya dilakukan secara sederhana.

"Jangan flexing, tolong ingatkan saudaranya. Termasuk juga acara pribadi lebih baik diselenggarakan sederhana, karena situasi lagi sensitif," kata Tito.

Penundaan Perjalanan Luar Negeri

Arahan lain yang disampaikan adalah penundaan keberangkatan pejabat daerah ke luar negeri hingga kondisi keamanan lebih kondusif. Tito meminta agar semua kepala daerah tetap berada di wilayahnya masing-masing untuk memastikan situasi terkendali bersama Forkopimda.

"Mohon semua kepala daerah dalam kondisi yang rawan, harus di daerahnya masing-masing, jangan tinggalkan daerah. Kendalikan situasi bersama Forkopimda," tegasnya.

Fokus pada Kondisi Daerah

Tito menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang telah proaktif melaksanakan langkah-langkah pencegahan sesuai arahan. Menurutnya, kehadiran kepala daerah di lapangan menjadi kunci menjaga kestabilan sosial dan ekonomi di tengah kondisi rawan.

Sumber: