Riau Jadi Proyek Percontohan Hilirisasi Kelapa, Bappenas Tekankan Peremajaan dan Tata Kelola

RIAU.DISWAY.ID - Provinsi Riau kini jadi sorotan nasional sebagai proyek percontohan hilirisasi kelapa. Dengan luas lahan kelapa mencapai 400 ribu hektare, Kementerian PPN/Bappenas menggencarkan strategi peremajaan pohon dan tata kelola untuk menghindari krisis kelapa hingga 2029.

Riau Jadi Nomor Satu dalam Luas Perkebunan Kelapa

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan Provinsi Riau sebagai daerah percontohan dalam percepatan hilirisasi kelapa. Hal ini disampaikan langsung oleh Staf Khusus Menteri PPN sekaligus Ketua Satuan Tugas Perencanaan dan Percepatan Hilirisasi Kelapa, Sukmo Harsono, di Pekanbaru pada Senin (26/5/2025).

“Kami memilih Riau karena dari 17 provinsi yang ada, Riau punya luas kelapa terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 400 ribu hektare. Kami ingin provinsi ini menjadi jendela dan gambaran bagi upaya hilirisasi kelapa secara nasional,” jelas Sukmo.

Tantangan: Bibit Tradisional dan Usia Pohon Tua

Menurut Sukmo, meski potensi kelapa Riau sangat besar, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah masalah pembibitan yang selama ini dilakukan secara tradisional oleh masyarakat tanpa sertifikasi resmi. Banyak pohon kelapa sudah berumur 25 sampai 40 tahun, sehingga produktivitas menurun dan proses replanting memerlukan waktu hingga 4 tahun.

“Pohon kelapa warisan ini masih banyak yang ‘sayang’ untuk ditebang, padahal jika tidak segera diremajakan, produksi kelapa kita bisa anjlok. Satgas kami sudah menyusun roadmap lengkap untuk memperbaiki tata kelola dari hulu ke hilir agar harga kelapa tidak jatuh dan Indonesia tetap jadi pemain utama kelapa dunia,” lanjut Sukmo.

Produktivitas Masih Rendah, Perlu Data Akurat

Data resmi Bappenas juga menunjukkan produktivitas kelapa di Riau saat ini hanya sekitar 1,1 ton per hektare, yang masih jauh dari optimal. Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi Kelapa tengah menghitung ulang luas lahan, kondisi pohon tua, hingga dampak abrasi di kawasan pesisir.

Gubernur Riau Soroti PHK Massal karena Kelangkaan Bahan Baku

Gubernur Riau, Abdul Wahid, turut menyoroti persoalan sektor kelapa di daerahnya. Ia menyampaikan bahwa di Indragiri Hilir, khususnya Pulau Sambu, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 3.000 pekerja akibat kehabisan bahan baku. Ini menjadi salah satu alasan kenapa Riau termasuk daerah dengan PHK terbesar kedua di Indonesia tahun 2025.

“Selama ini, pengelolaan kelapa di Riau berjalan mandiri tanpa campur tangan pemerintah yang terstruktur. Padahal, untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, intervensi yang terencana sangat diperlukan, terutama dalam hal peremajaan tanaman dan penanganan status lahan,” tegas Abdul Wahid.

Kolaborasi dan Roadmap Jadi Kunci Sukses Hilirisasi

Ke depan, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan hilirisasi kelapa di Riau. Dengan perbaikan pembibitan, pengelolaan lahan, dan peningkatan produksi, diharapkan sektor kelapa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. (*)

Sumber: