Tak hanya dalam bentuk persetujuan anggaran. Tetapi juga dalam pengawasan dan dorongan nyata agar program ini berjalan optimal.
"DPR sudah memberikan persetujuan anggaran besar untuk TBC tahun 2025. Bentuk dukungan konkret DPR jelas. Pertama, fungsi budgeting sudah dijalankan dengan memastikan alokasi anggaran TBC tetap prioritas di tengah keterbatasan fiskal. Kedua, fungsi pengawasan kami tidak segan-segan memanggil kementerian maupun badan terkait jika program ini mandek," kata Nurhadi kepada Disway pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Ia menekankan semua pasien TBC harus mendapat perhatian. Tanpa terkendala birokrasi atau distribusi anggaran yang tidak tepat sasaran.
Nurhadi melihat program quick win sebagai peluang emas untuk melakukan lompatan besar dalam penanganan TBC.
Menurutnya, gerakan lintas kementerian sudah mulai terbentuk dan menunjukkan sinyal positif menuju eliminasi TBC pada 2030.
"Quick win ini harus menjadi pintu masuk untuk lompatan besar. DPR melihat peluangnya ada. Karena lintas kementerian mulai bergerak. Kemenkes dengan deteksi dini, BPJS dengan jaminan layanan, hingga Bappenas dalam sinkronisasi target SDGs. Transparansi adalah kunci," paparnya.
Selain itu, lanjutnya, DPR juga mendorong sistem pelaporan berbasis digital secara real-time. Tujuannya agar proses penanganan TBC dapat dimonitor publik secara langsung.
Penguatan Layanan Daerah Kunci Keberhasilan
Lebih dari 60% kasus TBC terjadi di luar Pulau Jawa. Maka, keberhasilan program nasional ini sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah dan layanan kesehatan setempat.
"Jangan sampai program TBC ini hanya kuat di Jakarta. Harus menyeluruh di semua daerah di Indonesia. Fasilitas kesehatan di kabupaten/kota harus memanfaatkan anggaran. Bukan untuk rapat-rapat atau seminar semata. Tapi untuk memperkuat laboratorium, alat diagnostik cepat (GeneXpert), serta pemberdayaan kader desa," tegasnya.
Meski target eliminasi TBC pada tahun 2030 terbilang ambisius, Nurhadi optimis hal itu bisa dicapai. Syaratnya semua pihak bersinergi secara berkelanjutan.
Ia menyoroti pentingnya pendekatan lintas sektor. Tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan semata.
"Target eliminasi TBC 2030 adalah target yang ambisius. Tetapi bukan tidak mungkin. Rekomendasi DPR jelas. TBC harus masuk prioritas pembangunan nasional lintas sektor. Bukan sekadar urusan Kemenkes. Negara tidak boleh lagi kalah melawan penyakit yang sudah ada sejak zaman penjajahan," pungkasnya.
Menuju Indonesia Bebas TBC 2030
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, mengungkapkan Indonesia kini menghadapi situasi yang mendesak dalam pengendalian TBC.
"Posisi ini sebelumnya ditempati China. Namun mereka berhasil menurunkan angka kasus secara signifikan," ujar Dante.
Dia menegaskan pentingnya pendekatan menyeluruh. Termasuk edukasi, skrining aktif, dan intervensi di tingkat keluarga.
"Kita ingin memutus mata rantai penularan di rumah tangga dan lingkungan terdekat," jelasnya.