Salah satu strategi utama pemerintah adalah menurunkan kasus TBC nasional pada tahun 2030.
"Kita menargetkan penurunan 50% - 90% kasus TBC pada 2030. Pemerintah optimis target ini bisa dicapai dengan sinergi semua pihak," terangnya.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah menggandeng lembaga akademik dan memperkuat deteksi aktif di wilayah endemis.
"Kita harus mulai sekarang agar target 2030 tercapai. Target utamanya adalah membebaskan Indonesia dari TBC," tegasnya.
BPJS Kesehatan Dorong Penanganan TBC
Upaya pemerintah dalam mengeliminasi tuberkulosis (TBC) tahun 2030 juga mendapat dukungan penting dari skema pembiayaan. Salah satunya BPJS Kesehatan.
Pakar kesehatan sekaligus mantan Sekretaris Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dicky Budiman mengatakan implementasi anggaran pelayanan TBC saat ini sudah berjalan baik. Terutama pada aspek kuratif dan rehabilitatif.
"Indonesia masih masuk tiga besar negara dengan beban TBC tertinggi di dunia bersama India dan China. Dengan target eliminasi TBC pada 2030, pembiayaan berkelanjutan menjadi sangat krusial," ujar Dicky kepada Disway pada Kamis, 23 Agustus 2025.
Menurutnya, pendanaan penanganan TBC sudah didukung kombinasi beragam sumber.
Mulai dari APBN, APBD, hingga bantuan donor internasional. Seperti Global Fund, serta skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan.
Peran BPJS, lanjutnya, tepat jika difokuskan pada pembiayaan layanan kuratif dan rehabilitatif di fasilitas kesehatan.
"BPJS sudah berkontribusi besar pada layanan kuratif dan rehabilitatif. Sementara program promotif preventif seperti tracing kontak atau dukungan komunitas bisa tetap menjadi tanggung jawab APBN, APBD, maupun donor," jelasnya.
Dicky menambahkan, agar layanan semakin optimal, perlu dilakukan penyesuaian tarif Ina-CBGs.
Khususnya untuk kasus TBC resistan obat (MDR-TB) yang kompleks. Juga harmonisasi lintas pendanaan. Antara JKN, APBN, APBD, dan donor.
Dengan begitu, lanjutnya, potensi celah pembiayaan bisa diminimalisir. Sementara rumah sakit rujukan tidak terbebani biaya tambahan.
Selain itu, penguatan layanan primer di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) juga penting untuk memastikan penanganan TBC sejak dini.
Dukungan integrasi digital, menurut Dicky, akan menjadi kunci transparansi penggunaan anggaran. Sekaligus membantu pemantauan pencapaian eliminasi TBC.