RIAU, DISWAY.ID — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, bersama Gubernur Riau, Abdul Wahid, menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Pengendalian Inflasi di Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/10/2025). Pertemuan ini menjadi ajang penting untuk membahas arah kebijakan fiskal daerah dan menjaga stabilitas harga di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pemerintah Dorong Efisiensi Anggaran dan Pengendalian Inflasi
Dalam rapat tersebut, Bima Arya menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan langkah-langkah signifikan untuk menekan laju inflasi. Sejumlah kebijakan seperti operasi pasar dan kerja sama antarwilayah menjadi strategi utama dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Selain itu, ia juga mendorong peningkatan belanja daerah agar roda perekonomian tetap berputar.
“Riau sudah menunjukkan kemajuan dalam pengendalian inflasi. Ada upaya konkret seperti operasi pasar dan sinergi antarwilayah. Ke depan, kami minta agar efisiensi anggaran terus ditingkatkan dan pos-pos yang kurang signifikan bisa dialihkan untuk program prioritas,” ujar Bima Arya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas langkah Pemprov Riau dalam menjaga ketahanan fiskal daerah. Menurutnya, efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah harus menjadi contoh bagi provinsi lain. “Saya akan laporkan ke Menteri bahwa Riau sudah mulai menata struktur APBD dengan baik,” tambahnya.
Struktur APBD Riau Masih Berat karena Utang
Sementara itu, Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengakui bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini cukup berat akibat utang kepada pihak ketiga. Untuk itu, pemerintah daerah mengambil langkah realistis dengan memangkas sejumlah program pembangunan agar dapat mengangsur utang tersebut.
“Memang tahun ini cukup berat. Ada utang tahun sebelumnya yang harus diselesaikan. Karena itu, kami mengurangi beberapa program pembangunan untuk sementara waktu, agar fiskal kita kembali sehat,” jelas Wahid.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. “Multiplayer effect dari sektor-sektor itu sangat besar. Selama layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap berjalan, maka daya tahan ekonomi daerah juga akan kuat,” tegasnya.
Dorong Investasi dan Keadilan Dana Bagi Hasil
Gubernur Wahid juga menyoroti perlunya langkah strategis dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai laju pertumbuhan ekonomi Riau masih cenderung landai, sehingga dibutuhkan terobosan yang lebih berani, terutama dalam bidang investasi dan pembangunan infrastruktur.
“Pertumbuhan ekonomi kita belum signifikan. Karena itu, kami mendorong investasi agar lebih mudah masuk ke Riau. Investor yang beroperasi di sini diharapkan memanfaatkan jasa dan sumber daya lokal agar dampak ekonominya langsung dirasakan masyarakat,” kata Wahid.
Selain soal investasi, Wahid menyoroti kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang dianggap belum sepenuhnya adil. Ia meminta pemerintah pusat meninjau kembali formulasi DBH agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah penghasil. “Kami harap Wamendagri dapat menyampaikan aspirasi ini kepada para pemangku kebijakan di tingkat nasional,” ujarnya menutup rapat.
Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Rapat koordinasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dan pengendalian inflasi. Kolaborasi lintas sektor, efisiensi anggaran, serta keberpihakan terhadap program prioritas menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan di daerah. Dengan komitmen tersebut, Riau diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menurunkan beban fiskal secara bertahap. (*)