Prabowo Tegaskan Komitmen Tutup Kebocoran Kekayaan Negara dan Lawan Pertambangan Ilegal

RIAU, DISWAY.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan langkah tegas pemerintah menutup kebocoran penerimaan negara sekaligus memberantas praktik ilegal yang merugikan kekayaan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 PKS di Jakarta, Senin.

Prabowo menyoroti kerugian negara akibat kelengahan elite, yang menurut perhitungannya menembus triliunan rupiah setiap tahun. Ia mengajak seluruh partai politik, termasuk PKS, untuk bersinergi melawan praktik ini. “Ini yang akan saya lawan. Mari kita bersama-sama hentikan kebocoran kekayaan negara,” ujarnya.

Pertambangan Ilegal sebagai Ancaman Sistemik

Presiden menilai pertambangan ilegal di Indonesia merupakan bentuk perampokan sistemik yang telah berlangsung lama. Ia mencontohkan Bangka Belitung, yang dikenal sebagai pusat tambang timah dunia. Di wilayah ini terdapat sekitar 1.000 tambang ilegal yang terus menggerus potensi negara.

Sejak 1 September, Prabowo memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai menutup semua jalur penyelundupan timah di Bangka Belitung, termasuk melalui kapal dan feri. Tindakan ini diperkirakan menyelamatkan penerimaan negara hingga Rp22 triliun pada akhir 2025 dan meningkat menjadi Rp45 triliun pada tahun berikutnya.

Pengawasan Limbah dan Mineral Langka

Presiden juga menyoroti limbah pertambangan yang mengandung mineral tanah jarang (rare earth). Ia meminta Bea Cukai merekrut ahli kimia untuk memastikan pengawasan lebih ketat. Praktik ilegal serupa juga terjadi di sektor nikel, batu bara, dan bauksit, yang memerlukan pengawasan menyeluruh.

Perintah Konstitusi untuk Kedaulatan Ekonomi

Prabowo menekankan, melawan praktik ilegal merupakan amanat konstitusi. Semua kekayaan alam harus berada di bawah penguasaan negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Presiden juga menyinggung adanya kelompok besar yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang timpang dan berupaya menggagalkan pembangunan. “Mereka ingin kekayaan besar hanya dinikmati segelintir orang,” ujarnya.

Langkah tegas ini menunjukkan tekad pemerintah menata ulang sistem pengelolaan sumber daya alam, memperkuat pengawasan, dan memastikan kekayaan negara memberi manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

 

Sumber: