Pangan Murah 2025: Strategi Pemerintah Menjaga Inflasi dan Kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan GPM dirancang periodik, terutama menjelang hari besar keagamaan atau ketika harga pangan melonjak. Mekanisme program meliputi:

• Identifikasi kebutuhan daerah rawan pangan.
• Pengadaan komoditas melalui Bulog dan ID FOOD dengan harga wajar.
• Distribusi di lokasi strategis, mulai dari pasar tradisional hingga kantor kelurahan.
• Penetapan harga di bawah pasar dengan subsidi pemerintah.
• Pembatasan pembelian agar tidak terjadi penimbunan.
• Digitalisasi pendaftaran, pembayaran, hingga pemantauan stok.

Pemerintah menargetkan pelaksanaan di 10 ribu titik sepanjang 2025, menjangkau lebih dari 50 juta keluarga rentan, serta menjaga inflasi pangan di bawah 3 persen.

Dampak Nyata di Daerah

Efektivitas GPM terlihat nyata di lapangan. Di Jawa Barat, harga beras berhasil ditekan hingga 15 persen di tengah lonjakan global. Di Nusa Tenggara Timur, program ini menghadirkan minyak goreng dan gula dengan harga lebih murah. Sementara di Sulawesi Selatan, pemerintah menyerap hasil panen petani dengan harga layak sebelum mendistribusikan kembali ke konsumen.

Bahkan di Papua, GPM tetap menjangkau masyarakat adat meski menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur. Transportasi khusus digunakan agar pangan murah bisa hadir di wilayah pegunungan maupun pesisir.

Analisis Akademisi: Pentingnya Keberlanjutan

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai GPM sebagai bentuk nyata upaya mewujudkan keadilan pangan. Menurutnya, distribusi yang lebih singkat membuat masyarakat tidak lagi tergantung pada tengkulak. Namun ia menekankan, program ini harus berkelanjutan hingga minimal lima tahun untuk mencapai swasembada pangan.

Senada, akademisi Farhan Sofian menilai GPM sebagai strategi serius pemerintah menjaga stabilitas harga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Program ini, kata dia, berperan meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang.

Rekor Baru dan Tantangan Inflasi

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyebut kolaborasi menjadi kunci GPM. Pada 29 Agustus 2025, program ini memecahkan rekor MURI setelah digelar serentak di 4.337 titik. Rekor sebelumnya tercatat pada 2023.

Data menunjukkan efektivitas GPM dalam menekan inflasi. Pada 2022, inflasi pangan sempat mencapai 11,47 persen dengan hanya 442 kali pelaksanaan. Tahun 2023, jumlah pelaksanaan naik menjadi 1.626 kali, inflasi turun ke 6,73 persen. Pada 2024, GPM digelar 9.547 kali dan inflasi merosot tajam menjadi 0,12 persen.

Namun pada 2025, inflasi kembali naik hingga 4,47 persen pada Agustus. Pemerintah menekankan pentingnya sinergi untuk menjaga efektivitas GPM di tengah tantangan global.

Operasi Pasar: Bukti Komitmen Pemerintah

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut operasi pasar akan terus diperluas di 214 kabupaten hingga akhir 2025. Stok nasional yang mencapai 4 juta ton beras menjadi modal penting. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan kualitas beras tetap terjaga, dengan serapan tambahan sekitar 1 juta ton dari panen mendatang.

Selain itu, Bulog menyalurkan bantuan pangan dengan realisasi hingga 99 persen pada pertengahan tahun. Semua ini menjadi bukti komitmen pemerintah menjaga stabilitas pangan.

GPM di Jakarta dan Bogor

Program serupa juga bergeliat di daerah. Di Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya rutin menggelar GPM di bawah koordinasi Pemprov DKI. Menurut Kepala Dinas KPKP DKI, Hasudungan Sidabalok, tujuan program ini adalah menyediakan bahan pokok murah di lokasi mudah dijangkau warga.

Di Bogor, Wali Kota Dedie A. Rachim memastikan GPM membantu menjaga ketersediaan pangan sekaligus mendorong daya beli masyarakat. Program ini menjadi bukti bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif.

Menuju Ekosistem Pangan yang Kuat

Gerakan Pangan Murah bukan hanya solusi jangka pendek. Pemerintah menargetkan terciptanya ekosistem pangan berkelanjutan melalui investasi pertanian, teknologi benih, pendidikan petani, hingga penguatan cadangan nasional. Diversifikasi pangan lokal juga terus didorong untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas.

Dengan strategi ini, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menjadikan pangan sebagai sumber kekuatan ekonomi dan kebanggaan nasional.

 

Sumber: