Revolusi Hunian: 3 Juta Rumah Baru

Sementara itu, PT PLN (Persero) berkomitmen memastikan ketersediaan pasokan listrik untuk mendukung pembangunan perumahan di berbagai daerah.

Kolaborasi ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah, regulator, dan sektor swasta dalam mewujudkan visi hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Harga Rumah Lebih Terjangkau

Menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat, Fahri Hamzah, lebih dari 50 juta jiwa di Indonesia masih hidup tanpa hunian milik sendiri.

Fakta ini, ditambah dengan adanya 6 juta keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni, menjadi pemicu utama diluncurkannya program ini.

Tujuannya jelas: memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki tempat tinggal yang layak dan bermartabat.

Untuk memastikan kelancaran program, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menggalang sinergi dari berbagai kementerian.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB). Ini adalah langkah kunci yang menghapus berbagai hambatan birokrasi dan biaya.

SKB tersebut mengatur tiga kebijakan vital:

Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR.

Percepatan perizinan PBG dari 28 hari menjadi hanya 10 hari.

Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat secara signifikan menurunkan harga rumah untuk MBR, menjadikannya jauh lebih terjangkau.

Langkah ini menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk mempermudah akses kepemilikan rumah bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Program 3 Juta Rumah memiliki pendekatan yang komprehensif dengan target pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.

“Program ini akan membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta di perkotaan, dan 1 juta di pesisir,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Albert Tarigan kepada Disway pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Sumber: