Plh Sekdaprov Riau Paparkan Pertanggungjawaban APBD 2024, Realisasi Pendapatan Capai Rp9,4 Triliun

RIAU.DISWAY.ID - Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 Provinsi Riau resmi dipaparkan oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi (Plh Sekdaprov) Riau, M Job Kurniawan. Lewat rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Riau, Senin (30/6/2025), M Job menyampaikan rincian angka dan prioritas kebijakan yang menjadi acuan pembangunan Riau ke depan.

“Pembangunan bukan cuma soal belanja dan pendapatan, tapi menyangkut tanggung jawab moral dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar M Job di hadapan anggota dewan.

Pembangunan Riau Fokus pada Skala Prioritas dan Lingkungan

Dalam pemaparannya, Job menyebut bahwa seluruh program APBD mengacu pada visi misi RPJMD 2019–2024. Fokusnya? Pembangunan berbasis skala prioritas dengan mempertimbangkan lingkungan sosial dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

“Pembangunan adalah aktivitas multidimensi. Tujuan akhirnya tentu saja menuju Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia—atau yang kita kenal dengan Riau Bersatu,” jelasnya.

Realisasi Pendapatan Capai 85,42 Persen

Job juga menyampaikan bahwa realisasi pendapatan Provinsi Riau tahun anggaran 2024 mencapai Rp9,49 triliun atau 85,42 persen dari target anggaran sebesar Rp11,12 triliun.

Rinciannya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,43 triliun atau 80,09 persen dari target, Pendapatan Transfer sebesar Rp4,05 triliun atau 93,74 persen, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp8,82 miliar atau 98,74 persen.

Realisasi Belanja Daerah dan Efisiensi Program

Adapun belanja daerah terealisasi sebesar Rp9,58 triliun atau 85,67 persen dari anggaran yang ditetapkan Rp11,19 triliun. Dari jumlah itu, Belanja Operasi mendominasi dengan Rp5,99 triliun (87,75 persen), diikuti Belanja Modal sebesar Rp1,88 triliun (77,05 persen).

Sementara itu, Belanja Tak Terduga nihil terealisasi, dan Belanja Transfer tercatat Rp1,7 triliun atau 89,97 persen.

Pembiayaan Daerah Capai 100 Persen

Pada sisi pembiayaan, Pemprov Riau mencatat realisasi sebesar Rp69,27 miliar atau 100,23 persen dari target Rp69,11 miliar, seluruhnya berasal dari penerimaan pembiayaan.

Komitmen Pemprov Riau pada Layanan Dasar dan Sosial

Menutup laporannya, Job menegaskan komitmen Pemprov Riau untuk terus meningkatkan layanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas umum.

“Setelah mencermati laporan hasil pemeriksaan BPK, maka Pemprov memprioritaskan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fokusnya pada pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial,” tuturnya.

Dengan paparan pertanggungjawaban ini, Pemprov Riau berharap seluruh proses pengelolaan keuangan bisa tetap akuntabel dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK pun jadi catatan penting untuk perbaikan ke depan. (*)

 

Sumber: