Bakal Ada KUR Perumahan? Pemerintah Bahas Skema Baru Rp130 T buat Dukung 3 Juta Rumah

RIAU.DISWAY.ID - Pemerintah makin serius mendorong akses rumah layak lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Tak main-main, nilai indikatif pendanaan yang digelontorkan mencapai Rp130 triliun! Lantas, seperti apa skema dan targetnya?

Pada Selasa (24/6/2025), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar diskusi intensif bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, BP Tapera, Danantara, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pertemuan ini berlangsung di Kantor BP Tapera, Menara Mandiri II, Jakarta Selatan.

“Program ini akan kita integrasikan untuk mendukung pencapaian target 3 juta rumah. Sumber pendanaan bisa berasal dari GWM Bank Indonesia, FLPP, maupun ekspansi FLPP ke 350.000 unit. Kombinasi pendanaan ini jadi kunci,” ujar Sekjen Kementerian PKP, Didyk Choiroel, usai diskusi.

Didyk menyebut saat ini pihaknya sedang memetakan kebutuhan rumah subsidi dan komersial agar intervensi KUR tepat sasaran. Ia menambahkan bahwa KUR di sektor ini tak hanya menyasar pembangunan rumah baru, tapi juga mencakup renovasi.

Diskusi tersebut membahas berbagai hal penting, mulai dari skema pembiayaan berbasis KUR, plafon, suku bunga subsidi, tenor, penjaminan, hingga kriteria penerima manfaat. KUR perumahan diharapkan bisa menciptakan ekosistem pendanaan yang sehat antara sisi supply (pengembang) dan demand (masyarakat).

Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera, menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari komitmen seluruh stakeholder dalam menyesuaikan skema pendanaan di sektor perumahan, termasuk koordinasi dengan Kementerian Perekonomian sebagai pemangku kebijakan KUR.

“Nilai indikatif pendanaannya Rp130 triliun. Skemanya akan diatur menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku, dan tentu butuh sinergi kuat antar kementerian dan lembaga,” ungkap Heru.

Ia menambahkan, beberapa masukan dari pengembang swasta dan asosiasi pengembang juga tengah dikaji, termasuk kemungkinan perubahan regulasi agar KUR bisa digunakan secara fleksibel dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Kami mendiskusikan model dukungan baik dari sisi supply maupun demand. Tujuannya jelas, menjawab tantangan backlog perumahan lewat skema pembiayaan yang mudah diakses,” tegas Heru.

Danantara sebagai salah satu mitra strategis juga akan berperan dalam mendukung pendanaan pembangunan 3 juta rumah, sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi rakyat.

Dengan potensi nilai Rp130 triliun dan dukungan regulasi KUR, skema ini digadang-gadang menjadi game changer dalam pembiayaan perumahan. Namun, finalisasi skema dan eksekusi program masih menunggu pembahasan lebih lanjut dan penyesuaian aturan yang berlaku. (*)

 

Sumber: