Krisis Polisi Hutan di Riau, Gubernur Abdul Wahid Minta Tambahan Personel Demi Jaga 4,8 Juta Hektare Kawasan

RIAU.DISWAY.ID - Pengawasan hutan Riau dinilai belum optimal karena keterbatasan Polhut. Gubernur usulkan penambahan personel ke pusat.

Kawasan hutan di Provinsi Riau terbentang luas, mencapai 4,8 juta hektare. Namun, hanya 80 personel Polisi Kehutanan (Polhut) yang bertugas untuk menjaganya. Fakta ini memicu keprihatinan Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang secara terbuka menyebut perlunya perhatian khusus terhadap pengawasan hutan di daerahnya.

“Artinya tidak cukuplah untuk mengawasi hutan sebanyak ini dengan personel yang ada. Kita akui itu,” ujar Gubri di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Selasa (10/6/2025).

Jumlah Polhut Jauh dari Ideal, Edukasi Masyarakat Juga Diperlukan

Menurut Wahid, pengawasan hutan tak hanya mencakup kawasan lindung, tapi juga hutan produksi dan konservasi yang masing-masing memiliki tantangan berbeda. Selain mengandalkan aparat, ia juga menyoroti pentingnya edukasi publik soal pelestarian hutan.

“Ke depan memang harus ada edukasi kepada masyarakat. Ini hutan larangan, ini hutan yang bisa diolah,” katanya.

Rencana penambahan Polhut akan segera diusulkan ke pemerintah pusat, mengingat besarnya ancaman perambahan hutan dan praktik illegal logging di wilayah terbuka.

DLHK Riau Akui Banyak Kendala: SDM Minim, Anggaran Terbatas

Plt Kepala DLHK Riau, Embi Yarman, menegaskan bahwa sistem pengamanan hutan mengacu pada tiga pendekatan: preemtif, preventif, dan represif. Tantangannya? Semua terganjal pada empat hal: Man, Money, Material, dan Method.

“Saat ini jumlah Polhut kita hanya 80 orang untuk seluruh Riau. Belum lagi kendaraan dan senjata api banyak yang rusak,” kata Embi.

Ia juga mengungkap bahwa 2 juta hektare kawasan tergolong open access, artinya tak memiliki batas dan sangat rawan konflik atau kebakaran.

Solusi Jangka Pendek: Gandeng Aparat dan Minta Dukungan Kementerian

DLHK Riau berinisiatif menjalin kolaborasi dengan pihak penegak hukum termasuk Polda, serta mengajukan usulan ke Kementerian LHK untuk menutupi kekurangan personel.

“Kita sudah ajukan slot sekitar 700 orang ke Kementerian. Tapi karena ini kewenangan terbatas dan anggaran minim, semuanya butuh koordinasi yang kuat,” jelas Embi.

Pada Februari lalu, Pemprov juga mulai melakukan pelatihan peningkatan kapasitas Polhut. Sayangnya, kegiatan tersebut belum rampung karena terkendala anggaran.

Menjaga Hutan Butuh Lebih dari Sekadar Niat

Di tengah ancaman degradasi lingkungan dan meningkatnya konflik lahan, penguatan peran Polhut dan edukasi publik menjadi kunci. Pemerintah daerah berharap langkah ini mendapat respons cepat dari pemerintah pusat agar Riau tak jadi garda depan kehancuran ekosistem, tapi justru benteng terakhir pelestarian hutan Sumatera. (*)

Sumber: