153 Temuan BPK di Laporan Keuangan Pemprov Riau 2024, Abdul Wahid: Tuntas dalam Dua Bulan!

RIAU.DISWAY.ID - Pemprov Riau kembali jadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun 2024. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 153 temuan diungkap, dan Gubernur Riau Abdul Wahid langsung merespons cepat dengan janji tegas: semua tuntas dalam dua bulan!

Opini WDP Tak Halangi Komitmen Perbaikan

Dalam laporan BPK, Pemprov Riau mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini berarti masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan keuangan daerah.

Gubernur Abdul Wahid menyatakan, ia sudah mempelajari isi laporan tersebut. “Saya sudah baca, ada sebanyak 153 temuan. Dari keuangan dan kinerja itu ada sekitar 100-an, 93 kalau nggak salah dari sisi kepatuhan. Ini harus kami tuntaskan dua bulan ke depan,” ujar Wahid dalam keterangan tertulis, Minggu (8/6/2025).

Baru Dilantik, Tapi Siap Ambil Tanggung Jawab

Meskipun opini WDP berkaitan dengan tahun anggaran 2024, Wahid menegaskan bahwa dirinya baru mulai menjabat sebagai Gubernur Riau sejak 20 Februari 2025. Ia mengajak semua pihak untuk lebih fokus mencari solusi ketimbang menyalahkan masa lalu.

“Saya inikan dilantik Februari 2025. Berarti urusan saya itu ya 2025. Kalau masalah itu 2024 berarti itukan urusan yang lama-lama,” katanya.

Utang Daerah Jadi Sorotan Serius

Salah satu temuan paling mencolok adalah utang daerah sebesar Rp1,76 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp40,81 miliar adalah kewajiban kepada pihak ketiga seperti kontraktor dan penyedia jasa untuk kegiatan yang sudah berjalan di tahun sebelumnya.

“Ini warisan yang perlu kita bereskan. Jangan sering-sering lempar tanggung jawab. Ibaratnya kalau orang pestanya sudah usai, saya bagian cuci piring,” ujar Wahid, dengan analogi yang cukup menggugah.

Fokus pada Perbaikan, Bukan Menyalahkan

Wahid menegaskan bahwa penyelesaian temuan BPK bukan hanya tentang kepatuhan administratif, tapi juga demi memastikan program kerja Pemprov Riau berjalan tanpa hambatan.

“Saya tidak ingin masalah ini berbuntut jadi masalah hukum. Yang penting catatan dari BPK kami selesaikan. Ini demi Riau yang lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Langkah Cepat Menuju Tata Kelola Lebih Baik

Dalam waktu dekat, Pemprov Riau akan mulai menindaklanjuti semua temuan BPK melalui kerja sama lintas dinas. Wahid berharap, dengan keterbukaan dan komitmen tinggi, kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah bisa terus meningkat.

Laporan lengkap BPK dapat diakses melalui situs resmi www.bpk.go.id untuk transparansi lebih lanjut dan pengawasan masyarakat. (*)

 

Sumber: