Perang Prabowo vs TBC: Target Bebas 2030
Prabowo targetkan Indonesia bebas TBC 2030 lewat program cepat tuntas, anggaran Rp2,4 triliun, dan strategi lintas sektor--disway.id
Menurutnya, pendanaan penanganan TBC sudah didukung kombinasi beragam sumber.
Mulai dari APBN, APBD, hingga bantuan donor internasional. Seperti Global Fund, serta skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan.
Peran BPJS, lanjutnya, tepat jika difokuskan pada pembiayaan layanan kuratif dan rehabilitatif di fasilitas kesehatan.
"BPJS sudah berkontribusi besar pada layanan kuratif dan rehabilitatif. Sementara program promotif preventif seperti tracing kontak atau dukungan komunitas bisa tetap menjadi tanggung jawab APBN, APBD, maupun donor," jelasnya.
Dicky menambahkan, agar layanan semakin optimal, perlu dilakukan penyesuaian tarif Ina-CBGs.
Khususnya untuk kasus TBC resistan obat (MDR-TB) yang kompleks. Juga harmonisasi lintas pendanaan. Antara JKN, APBN, APBD, dan donor.
Dengan begitu, lanjutnya, potensi celah pembiayaan bisa diminimalisir. Sementara rumah sakit rujukan tidak terbebani biaya tambahan.
Selain itu, penguatan layanan primer di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) juga penting untuk memastikan penanganan TBC sejak dini.
Dukungan integrasi digital, menurut Dicky, akan menjadi kunci transparansi penggunaan anggaran. Sekaligus membantu pemantauan pencapaian eliminasi TBC.
"Intinya, BPJS sudah memberi dukungan nyata dalam penanganan TBC. Dengan sinkronisasi pendanaan, penyesuaian tarif, serta penguatan layanan primer, target eliminasi TBC tahun 2030 sangat mungkin dicapai," pungkasnya.
Kampanye Hapus Stigma Negatif TBC
Program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Presiden Prabowo memandang hal ini sebagai sebuah gerakan nasional.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun punya peran mengintegrasikan materi TBC dalam kurikulum sekolah dan universitas.
Sementara Kementerian Ketenagakerjaan memastikan lingkungan kerja bebas TBC. Caranya mewajibkan screening berkala di pabrik dan perkantoran.
Pemerintah juga dapat menggandeng sektor swasta, organisasi non-pemerintah (NGO) seperti Stop TB Partnership Indonesia, dan komunitas lokal.
Ribuan sukarelawan, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, dilatih untuk menjadi Duta TBC di tingkat desa dan kelurahan.
Sumber:
- Share:
