RIAU, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD sepakat untuk memperkuat transparansi anggaran melalui rapat paripurna yang digelar pada Senin, 28 Juli 2025. Agenda utama dalam sidang tersebut adalah penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Anggaran 2024 Dinyatakan Positif, Namun Masih Butuh Pembenahan
Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, tidak hanya membahas persetujuan dewan, tetapi juga mendengarkan pandangan akhir dari eksekutif, yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan. Dalam rapat tersebut, Budiman menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban bukanlah sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata akuntabilitas publik.
Juru bicara Banggar, Khairul Umam, memaparkan bahwa kinerja pelaksanaan APBD 2024 secara umum berada dalam kategori positif. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp11,2 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp9,4 triliun atau sekitar 85,42 persen dari total anggaran yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.
Banggar Soroti Penyerapan Anggaran dan Program Prioritas
Meski mencatatkan efisiensi, Banggar tetap memberi catatan penting mengenai rendahnya penyerapan anggaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, efektivitas pelaksanaan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar turut menjadi sorotan.
Khairul menyampaikan bahwa program-program tersebut harus dievaluasi lebih dalam agar dana publik yang digunakan mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Rekomendasi Banggar untuk Anggaran Tahun Mendatang
Banggar memberikan sejumlah rekomendasi strategis agar penganggaran ke depan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah peningkatan alokasi anggaran untuk ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan mitigasi perubahan iklim.
Tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 menjadi indikator bahwa masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan program, baik dari sisi perencanaan maupun teknis. Hal ini menuntut evaluasi menyeluruh dalam proses tata kelola anggaran daerah.
“Banggar DPRD Riau menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah, bukan hanya dari sisi kuantitas penyerapan, tetapi juga efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat,” ujar Khairul.
Respons Pemprov Riau: Siap Perbaiki Tata Kelola Anggaran
Menanggapi laporan dan rekomendasi tersebut, Pj Sekda Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas kontribusi DPRD, khususnya Banggar. Menurutnya, masukan tersebut menjadi komponen penting dalam memperkuat proses perencanaan dan realisasi anggaran di masa mendatang.
“Kami mengapresiasi seluruh catatan dan saran yang diberikan DPRD, terutama dari Banggar, karena ini mencerminkan perhatian dan kepedulian terhadap kualitas pembangunan di Riau,” ujarnya dalam pidato penutup.
M. Job juga menegaskan bahwa Pemprov Riau akan melakukan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, terutama dari sisi efisiensi penggunaan anggaran dan ketepatan sasaran program.
“Ke depan, kami akan lebih memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar proses perencanaan hingga realisasi anggaran berjalan lebih tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang konkret bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Kesimpulan: Kolaborasi DPRD dan Pemprov Riau Menuju Tata Kelola Lebih Baik
Rapat paripurna DPRD Provinsi Riau menjadi momentum penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan kinerja positif APBD 2024 dan sejumlah catatan strategis dari Banggar, Pemprov Riau berkomitmen memperbaiki kelemahan dan meningkatkan efektivitas program pembangunan. Kolaborasi legislatif dan eksekutif diharapkan menjadi pondasi bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Riau. (*)