RIAU.DISWAY.ID - Di tengah ramai isu gratifikasi dan dugaan pemanggilan Wakil Menteri oleh Kejaksaan Tinggi NTT, Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) akhirnya memberikan klarifikasi. Jubir Kementerian PU, Aisyah Zakiyyah, menyampaikan bahwa kementerian tetap berkomitmen menjaga integritas dan menjunjung tinggi prinsip antikorupsi.
Dalam keterangannya kepada awak media, Aisyah mengonfirmasi adanya pelantikan pejabat eselon II dan III yang akan digelar pada Senin (26/5) pukul 09.00 WIB. Ia mengajak publik turut mendoakan agar proses pelantikan berjalan lancar.
“Betul, besok akan ada pelantikan sejumlah pejabat eselon II dan III. Mohon doanya untuk kelancaran kegiatan pelantikan tersebut,” ujar Aisyah saat dihubungi pada Minggu (25/5/2025).
Namun saat ditanya soal dugaan gratifikasi dalam bentuk mata uang dolar Amerika yang disebut-sebut digunakan untuk membiayai pesta pernikahan anak pejabat, Aisyah enggan memberikan komentar lebih jauh. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Kementerian PU tetap berada pada jalur yang bersih dan menjunjung nilai-nilai transparansi.
“Saya tidak mau mengomentari hal itu, tetapi Kementerian PU selalu menjaga integritas menolak praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo,” tegasnya.
Isu Pemanggilan Wamen oleh Kejaksaan
Isu lain yang ikut mencuat adalah beredarnya foto surat pemanggilan Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, oleh Kejaksaan Tinggi NTT terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan perumahan khusus untuk eks pejuang Timor Timur. Terkait hal ini, Aisyah menyatakan belum mengetahui keabsahan surat tersebut.
“Saya tidak tahu kebenaran surat tersebut, tetapi saya yakin bahwa Bu Wamen adalah salah satu figur pemimpin bersih yang memiliki integritas tinggi terhadap pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Tetap Fokus Jalankan Tugas
Terlepas dari berbagai isu yang berkembang, Kementerian PU menegaskan bahwa mereka tetap fokus pada pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Pelantikan pejabat yang akan digelar disebut sebagai bagian dari rotasi dan penyegaran internal agar roda organisasi tetap berjalan efektif.
Kementerian ini juga mengingatkan pentingnya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan atas isu-isu yang beredar tanpa informasi valid. Menurut Aisyah, menjaga integritas lembaga adalah prioritas utama, terlebih di tengah era transparansi yang terus dikedepankan pemerintah saat ini. (*)