RIAU, DISWAY.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi protes dari 18 kepala daerah terkait pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan, kebijakan tersebut akan dievaluasi hingga pertengahan tahun depan untuk melihat efektivitas penyerapan anggaran di masing-masing daerah.
Pemerintah Akan Tinjau Ulang Pemangkasan Dana TKD
Purbaya menjelaskan, pemotongan anggaran kerap memicu reaksi dari pemerintah daerah. Namun, ia meminta seluruh kepala daerah fokus memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal. “Kalau di potong anggarannya pasti protes. Tapi saya bilang, pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk update kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak meningkat,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/10/2025).
Menurutnya, kondisi ekonomi nasional yang membaik akan berdampak langsung pada kenaikan penerimaan pajak. Dengan begitu, pemerintah bisa mempertimbangkan penambahan alokasi dana TKD.
Tambahan Anggaran Bergantung pada Kinerja Daerah
Purbaya menegaskan, peningkatan dana transfer hanya akan dilakukan jika daerah mampu menggunakan anggaran dengan baik. “Saya pesan ke mereka, pastikan penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan tidak ada yang bocor. Kalau itu terjadi, tahun depan kita bisa surplus dan mengajukan tambahan anggaran ke DPR,” ungkapnya.
Ia menambahkan, bila kinerja daerah dalam mengelola anggaran selama ini berjalan efektif, pemerintah pusat tak akan menarik dana kembali. “Kalau bagus selama ini, gak akan tarik ke atas. Jadi pastikan desentralisasi bisa berjalan dengan kebijakan yang lebih baik,” ujarnya.
Protes 18 Gubernur Terkait Pemotongan Dana
Sebelumnya, 18 gubernur dari berbagai provinsi menyatakan keberatan terhadap pemangkasan dana TKD. Mereka menilai kebijakan itu membebani daerah, terutama dalam membayar gaji pegawai serta membiayai proyek infrastruktur.
Protes tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan dalam pertemuan bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Pemerintah berjanji akan mempertimbangkan kembali langkah kebijakan tersebut setelah proses evaluasi dan pemantauan penyerapan anggaran dilakukan.
Meski menghadapi kritik keras dari para kepala daerah, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang dialog. Evaluasi TKD di pertengahan tahun diharapkan bisa menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan mendorong kinerja fiskal daerah yang sehat. (Anisha Aprilia)