Riau Bidik Turunkan Emisi 200 Ribu Ton, Gubri: Pembangunan Harus Luar Biasa!

RIAU.DISWAY.ID - Musrenbang Riau 2025–2029 kembali digelar, tapi kali ini bukan sekadar seremoni. Gubernur Riau, Abdul Wahid, tegas bilang Riau gak bisa lagi dibangun dengan cara biasa-biasa saja. Tantangan yang dihadapi bumi Lancang Kuning makin kompleks: dari kesenjangan wilayah, masalah layanan dasar yang belum merata, ancaman krisis lingkungan, hingga ekonomi yang masih terlalu bergantung pada sektor primer.

“Hari ini saya tegaskan, Riau tidak bisa dibangun dengan cara biasa-biasa saja. Kita dihadapkan pada tantangan nyata, seperti kesenjangan wilayah, layanan dasar yang belum merata, ancaman lingkungan, perubahan iklim, hingga ketergantungan ekonomi pada sektor primer tanpa nilai tambah,” ujar Wahid di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (30/6/2025).

Visi Riau Bedelau, Bukan Sekadar Rencana di Atas Kertas

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Riau 2025–2029 yang digelar kali ini menjadi forum penting untuk menyatukan pikiran semua pihak. Gak cuma pemerintah, tapi juga tokoh masyarakat, akademisi, dan seluruh stakeholder yang punya kepentingan dalam membangun Riau lima tahun ke depan.

Menurut Gubri Wahid, RPJMD 2025–2029 mengusung visi besar bernama “Riau Bedelau,” yang artinya Riau yang berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, religius, dan maju.

“RPJMD 2025 hingga 2029 kali ini mengusung visi besar, ‘Riau Bedelau’, yakni Riau yang berbudaya melayu, dinamis, ekologis, religius, dan maju,” sebutnya.

Wahid menjelaskan, pembangunan Riau gak akan hanya fokus pada aspek fisik dan ekonomi. Aspek sosial budaya, ekologi, hingga pemerataan pembangunan antardaerah juga jadi prioritas penting. Menurut dia, kalau pembangunan hanya fokus pada beton dan aspal, masyarakat tidak akan benar-benar merasakan perubahan yang inklusif.

Target Tekan Emisi Karbon, Potensi Ekonomi Capai Rp4 Triliun

Menariknya, RPJMD kali ini juga memasukkan isu lingkungan ke dalam rencana pembangunan. Wahid menyebut, Riau punya komitmen kuat menurunkan emisi karbon sebesar 200 ribu ton per tahun. Kalau dikonversikan ke nilai ekonomi, potensi penerimaan daerah bisa tembus Rp4 triliun per tahun.

“Penurunan emisi ini adalah bagian dari komitmen kita terhadap perjanjian Paris Agreement. Negara-negara maju harus mendukung negara berkembang seperti kita, dan menjaga hutan serta lahan bisa menjadi nilai tambah ekonomi,” ujar Wahid.

Artinya, menjaga lingkungan bukan cuma soal menyelamatkan bumi, tapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi Riau.

Masalah Fiskal Bikin Kepala Daerah Galau, Tapi Tetap Optimis

Wahid gak menutup mata soal kondisi fiskal yang bikin banyak kepala daerah di Riau “masam.” Anggaran yang terbatas memang masih jadi PR besar untuk membiayai berbagai program pembangunan. Namun, ia optimis ke depan akan ada titik terang, terutama jika potensi ekonomi dari sektor lingkungan benar-benar digarap serius.

“Saya tahu, hari ini banyak wajah-wajah bupati dan wali kota yang masam karena kondisi fiskal. Tapi mudah-mudahan, ke depan bisa tersenyum. Kita ingin anak-anak Riau, dari pesisir hingga pedalaman, benar-benar merasakan hasil pembangunan secara adil dan merata,” imbuhnya.

Musrenbang Harus Jadi Pedoman, Bukan Sekadar Dokumen

Lebih lanjut, Wahid mengingatkan bahwa RPJMD bukan cuma dokumen formal yang disimpan di rak kantor. Ia ingin Musrenbang kali ini melahirkan program-program yang benar-benar dirasakan masyarakat. Semua pihak diajak berkolaborasi agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan rakyat.

“Saya berharap dengan Musrenbang ini, diharapkan arah pembangunan Provinsi Riau ke depan semakin terarah, inklusif, dan berkelanjutan, dengan kerjasama kita semua,” pungkasnya.

Dengan visi “Riau Bedelau,” Wahid berharap pembangunan lima tahun ke depan benar-benar melahirkan perubahan nyata, bukan hanya deretan target di atas kertas. Kalau tercapai, bukan cuma ekonomi Riau yang terdongkrak, tapi juga kesejahteraan masyarakat dari pesisir hingga pedalaman bisa meningkat signifikan. (*)

Sumber: