Dea Anugrah Soroti Tantangan Kebebasan Berpendapat, Kritik Publik Harus Berbasis Data

RIAU, DISWAY.ID – Kebebasan berpendapat masih menghadapi tantangan di Indonesia. Co-Founder Malaka Project, Dea Anugrah, menilai masyarakat perlu menjaga ruang demokrasi dengan menyampaikan kritik secara bertanggung jawab dan berdasarkan informasi yang terverifikasi.

Pernyataan tersebut Dea sampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Hak Konstitusi atau Sekadar Ilusi?”. Diskusi berlangsung di Cafe The Banjoemas, Cikini, Jakarta, Jumat (24/7), dan tayang melalui YouTube Perspektive Project.

Rasa Takut di Ruang Digital

Dea melihat munculnya kekhawatiran masyarakat ketika menyampaikan pandangan, terutama melalui platform digital. Aktivitas seperti membagikan atau mengunggah ulang konten kini kerap menimbulkan persepsi adanya risiko hukum.

Kondisi tersebut menurut Dea perlu menjadi perhatian karena ruang digital telah menjadi salah satu tempat masyarakat bertukar gagasan. Karena itu, publik perlu memahami batas antara menyampaikan kritik dan menyebarkan informasi yang belum teruji.

Di tengah situasi tersebut, Dea mendorong masyarakat agar tidak meninggalkan sikap kritis. Namun, ia menilai kritik publik harus memiliki dasar yang jelas sehingga pembahasan mengenai kebijakan pemerintah tidak berubah menjadi serangan personal.

Verifikasi Jadi Kunci Kritik

Dea menekankan pentingnya memeriksa informasi sebelum menyampaikan kritik. Ia menganggap proses verifikasi menjadi fondasi agar opini publik memiliki pijakan yang kuat.

Menurut Dea, prinsip tersebut memiliki kesamaan dengan praktik jurnalistik. Verifikasi membantu masyarakat membedakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari kabar yang sekadar berkembang tanpa dasar.

Karena itu, kritik terhadap kebijakan publik sebaiknya mengacu pada data yang sudah diperiksa. Argumentasi yang kuat juga membuat kritik lebih substansial dan membuka ruang dialog yang lebih sehat.

Kritik Pemerintah Bagian dari Demokrasi

Dea juga menilai kritik kepada pemerintah tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki ruang untuk mengoreksi kebijakan yang dinilai memiliki kelemahan atau memberikan dampak buruk.

Kritik yang konstruktif dapat menjadi bagian dari proses evaluasi kebijakan. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat memiliki kesempatan untuk melihat persoalan dari berbagai sudut pandang.

Namun, Dea mengingatkan agar kritik tetap berangkat dari pemahaman terhadap kondisi yang sebenarnya. Masyarakat perlu menghindari argumentasi yang hanya mengandalkan emosi atau serangan terhadap individu.

Kebebasan Berpendapat Perlu Dirawat

Dea menggambarkan kebebasan berpendapat seperti tunas baru yang membutuhkan perhatian agar dapat berkembang. Menurutnya, penguatan kebebasan tidak bisa mengandalkan langkah sesaat karena membutuhkan proses yang berkelanjutan.

Proses tersebut perlu berangkat dari kemampuan masyarakat memahami realitas secara akurat. Dengan pemahaman yang baik, kebebasan berpendapat dapat berkembang menjadi ruang pertukaran gagasan yang lebih sehat.

Peran masyarakat menjadi penting dalam menjaga ruang tersebut. Selain berani menyampaikan pendapat, publik juga perlu memastikan informasi yang menjadi dasar pendapat memiliki landasan yang dapat diuji.

Gerakan Mahasiswa Perlu Berkembang

Sumber: