RIAU, DISWAY.ID - Pemerintah resmi menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan yang akan dijalankan mulai tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Menurutnya, seluruh program ini dirancang untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program Magang untuk Lulusan Baru
Program pertama yang diluncurkan pemerintah adalah magang bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun. Target awalnya mencapai 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara, yang akan ditempatkan di berbagai sektor industri. Selama enam bulan masa magang, peserta akan memperoleh uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP). Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp198 miliar untuk mendukung program ini.
Insentif Pajak untuk Sektor Pariwisata dan Horeka
Pemerintah memperluas skema insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang sebelumnya hanya berlaku untuk sektor padat karya. Skema ini kini mencakup pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Sebanyak 552 ribu pekerja menjadi target penerima manfaat dengan alokasi anggaran Rp120 miliar. Insentif ini diberikan penuh untuk sisa tahun pajak 2025 atau tiga bulan terakhir tahun ini.
Bantuan Pangan Beras 10 Kilogram
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga melanjutkan program bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kilogram. Distribusi dilakukan pada Oktober dan November 2025, kemudian akan dievaluasi kembali untuk Desember. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp7 triliun.
Perlindungan Sosial bagi Pekerja Informal
Pekerja informal seperti pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, hingga pekerja logistik juga mendapat perhatian pemerintah. Mereka akan menerima subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) sebesar 50 persen. Program ini menyasar 731.361 pekerja dengan total anggaran Rp36 miliar melalui BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat yang diberikan meliputi santunan kematian hingga 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, serta beasiswa Rp174 juta untuk dua anak.
Dukungan Perumahan Pekerja
Program akselerasi pembangunan juga menyentuh sektor perumahan. Pemerintah menyiapkan manfaat layanan tambahan (MLT) melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan menurunkan bunga kredit. Skema baru menetapkan bunga BI rate plus 3 persen untuk cicilan, uang muka, dan pembiayaan perumahan. Sementara itu, bunga bagi pengembang diturunkan menjadi BI rate plus 4 persen. Tahun ini, target penerimanya mencapai seribu orang dengan total pembiayaan Rp150 miliar. Langkah ini sejalan dengan program Presiden untuk menyediakan tiga juta rumah.
Program Padat Karya Tunai
Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melaksanakan program padat karya tunai mulai September hingga Desember 2025. Program ini diproyeksikan menyerap 609.465 pekerja dengan alokasi anggaran Rp3,5 triliun untuk KemenPU dan Rp1,8 triliun untuk Kemenhub. Program ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Percepatan Deregulasi Tata Ruang
Di bidang regulasi, pemerintah mempercepat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. Fokus utamanya adalah mendorong integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS). Badan Informasi Geospasial akan menyediakan data yang mendukung proses ini. Pemerintah menargetkan adanya “fiktif positif” dalam 20 hari kerja, artinya izin otomatis berlaku jika proses administrasi tidak selesai tepat waktu. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp1 triliun dengan biaya Rp3,5 miliar per RDTR.
Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan
Kehadiran delapan program akselerasi pembangunan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Mulai dari penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, dukungan perumahan, hingga deregulasi tata ruang, seluruh program dirancang agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Airlangga menegaskan, langkah-langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan, tetapi juga pemerataan kesejahteraan. (*)