RIAU.DISWAY.ID – Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menguasai kembali lebih dari satu juta hektare kawasan hutan. Tapi kabar itu terasa pahit ketika mengetahui Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau kini nyaris habis. Dari total luas sekitar 81 ribu hektare, kawasan konservasi itu hanya menyisakan 12.561 hektare saja.
Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH, menyampaikan langsung kekhawatirannya dalam rapat penting yang digelar di Kantor Kejaksaan Agung, Jumat (13/6/2025). “Perambahan liar telah merusak ekosistem dan mengancam fungsi hutan sebagai paru-paru dunia dan rumah satwa langka,” tegasnya.
Kondisi TNTN Kritis, Konflik Satwa Meningkat
TNTN selama ini dikenal sebagai habitat penting bagi gajah Sumatra dan harimau. Tapi alih fungsi hutan jadi kebun sawit dan permukiman justru makin marak. “Konflik antara manusia dan satwa seperti gajah dan harimau makin sering terjadi karena habitatnya rusak,” lanjut Burhanuddin.
Masalah makin pelik karena kawasan ini tak hanya dihuni warga lokal. Sebagian besar penduduk merupakan pendatang, bahkan telah dibangun fasilitas seperti sekolah, rumah ibadah, hingga jaringan listrik. Diduga ada praktik ilegal seperti pemalsuan SKT dan KTP, penerbitan SHM di dalam kawasan hutan, serta indikasi korupsi oleh oknum aparat.
Relokasi Jadi Solusi, Tapi Harus Manusiawi
Pemerintah tengah merancang relokasi warga yang tinggal di dalam kawasan TNTN. Namun proses ini disebut tak mudah, karena menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. “Kita harus menyatukan pemikiran agar penertiban dan relokasi berjalan lancar dan manusiawi,” ujar Jaksa Agung.
Ia menekankan bahwa solusi tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum atau konservasi semata. “Ini bukan cuma soal lingkungan, tapi juga tentang kesejahteraan rakyat. Kita harus hadir dengan solusi komprehensif,” jelasnya.
TNTN Didorong Jadi Proyek Percontohan Nasional
Meski prihatin, Jaksa Agung tetap optimistis bahwa pengembalian sebagian kawasan TNTN bisa jadi awal baru. Ia bahkan berharap TNTN bisa jadi percontohan nasional bagi taman nasional lain yang juga terancam.
“Kesimpulan rapat ini harus dilaksanakan dengan integritas dan profesionalitas tinggi,” pesannya di hadapan pejabat dari berbagai lembaga, termasuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, hingga jajaran Pemprov Riau dan Forkopimda.
Ke depan, kolaborasi antarlembaga bakal jadi kunci agar kawasan hutan yang tersisa bisa diselamatkan dan masyarakat tetap sejahtera. (*)