Meski menilai MBG memiliki dampak ekonomi dan sosial yang besar, para ekonom menekankan pentingnya tata kelola dalam pelaksanaan program. Pemerintah perlu memastikan setiap proses berjalan secara bersih, efisien, dan sesuai dengan tujuan kebijakan.
Berbagai persoalan birokrasi juga perlu segera diurai agar pelaksanaan program tidak mengalami hambatan. Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan manfaat MBG sampai kepada masyarakat.
Dalam pandangan Bramastyo, pemerintah perlu menjaga konsistensi pelaksanaan program. Menghentikan program di tengah jalan dinilai bukan pilihan yang masuk akal karena dampaknya dapat menyentuh aspek ekonomi sekaligus sosial.
MBG Jadi Pertaruhan Kebijakan Pro-Rakyat
Perdebatan mengenai MBG pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan menu makanan atau distribusi pangan. Program tersebut juga menyentuh persoalan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, serta perlindungan sosial bagi masyarakat.
Karena itu, keberlanjutan program membutuhkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan tanpa menghilangkan tujuan utamanya. Pemerintah juga perlu memastikan manfaat ekonomi yang tercipta dapat terus mengalir kepada pelaku usaha dan masyarakat yang berada di dalam rantai pasok.
Dengan perspektif tersebut, MBG dinilai memiliki peran ganda dalam kebijakan nasional. Selain mendukung pemenuhan gizi anak, program ini juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi akar rumput dan instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat. (*)