RIAU.DISWAY.ID - Provinsi Riau tengah jadi sorotan setelah namanya masuk dalam daftar 10 provinsi dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terendah tahun 2025. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Sabtu (10/5/2025), realisasi belanja Riau tercatat hanya 10,87 persen, menempati peringkat sembilan dari bawah secara nasional.
Angka ini jauh tertinggal dibandingkan provinsi seperti Jawa Barat yang sudah merealisasikan anggarannya hingga 21,91 persen, tertinggi secara nasional.
Ini Daftar 10 Provinsi dengan Realisasi APBD Terendah
Berikut daftar 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah hingga awal Mei 2025 versi Kemendagri:
- Papua Tengah – 4,69%
- Lampung – 5,67%
- Papua Selatan – 5,90%
- Papua Barat – 6,88%
- Jawa Tengah – 6,99%
- Kalimantan Timur – 7,39%
- Sumatera Selatan – 9,59%
- Papua Barat Daya – 9,65%
- Riau – 10,87%
- Aceh – 11,13%
Gubernur Riau Klarifikasi: “Bukan Berarti Gak Ada Pembangunan”
Menanggapi kabar ini, Gubernur Riau, Abdul Wahid, buka suara. Ia menegaskan bahwa rendahnya serapan anggaran bukan berarti tidak ada pembangunan yang berjalan di daerahnya.
“Anggaran rendah? Itu bukan karena tidak ada pembangunan. Tapi banyak pembayaran yang masih menunggu audit BPK,” jelas Abdul Wahid pada Jumat (16/5/2025), usai menghadiri acara Halal Bihalal MUI Riau di Gedung Daerah.
Menurut Wahid, sebagian besar realisasi belanja yang tercatat saat ini merupakan pembayaran kewajiban dari kegiatan tahun sebelumnya yang tertunda akibat pendapatan daerah tak mencapai target.
“Banyak kegiatan tahun lalu yang belum bisa dibayar karena pendapatan tak tercapai. Sementara target belanja tetap tinggi, padahal tidak menyesuaikan dengan realita PAD (Pendapatan Asli Daerah),” tambahnya.
Solusi: Relaksasi Pajak dan Koordinasi dengan Pusat
Untuk mempercepat pemulihan fiskal daerah, Pemprov Riau telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis, salah satunya lewat relaksasi pajak daerah. Wajib pajak yang menunggak selama dua tahun atau lebih kini hanya diwajibkan membayar satu tahun tunggakan saja.
“Kita sudah buat kebijakan relaksasi untuk pajak yang menunggak. Harapannya bisa meningkatkan pendapatan daerah dalam waktu dekat,” ujar Gubri.
Langkah ini diharapkan bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, sekaligus menambal kekurangan pendapatan yang sebelumnya menjadi hambatan utama dalam realisasi belanja.
Tak hanya itu, Wahid juga menyebut telah menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat bersama sejumlah bupati dan wali kota se-Riau. Tujuannya adalah mengupayakan tambahan dana lewat skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami minta program-program yang belum bisa dibiayai dari APBD, bisa dibantu lewat APBN. Ini akan kami umumkan segera,” tuturnya.
On Progress, Tapi Tetap Jalan
Meski realisasi belanja rendah, Wahid memastikan bahwa proyek pembangunan di Riau tetap berjalan. Banyak dari kegiatan pembangunan tersebut masih dalam tahap pengerjaan sehingga belum bisa dibayarkan dan belum tercatat dalam realisasi anggaran.
Hal ini mencerminkan pentingnya membaca data secara menyeluruh. Angka realisasi rendah bukan selalu berarti kinerja pemerintah daerah buruk, tapi juga bisa disebabkan oleh mekanisme pembayaran dan proses audit yang masih berjalan.
Realisasi APBD memang jadi indikator penting bagi transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Namun konteks di balik angkanya juga tak kalah penting. Dengan sejumlah langkah korektif seperti relaksasi pajak dan upaya lobi dana pusat, Pemprov Riau berharap bisa mengejar ketertinggalan realisasi belanja dan mengakselerasi pembangunan di sisa tahun 2025. (*)