RIAU, DISWAY.ID - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 kembali menjadi pusat perhatian para pemimpin daerah. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, hadir langsung dalam agenda penting yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta pada Rabu (19/11/2025). Ia tidak datang sendirian, tetapi didampingi Asisten III Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, dan Plt Kepala BKD Riau, Indra SE. Kehadiran rombongan ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Riau dalam merespons arah kebijakan kepegawaian nasional yang semakin menuntut kecepatan dan ketepatan.
Rakornas Kepegawaian tahun ini mengusung tema “ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita”, sebuah tema yang menyoroti tuntutan reformasi birokrasi yang lebih lincah dan berorientasi hasil. Forum nasional ini mempertemukan para pengambil keputusan dari berbagai daerah, mulai dari para gubernur, bupati, wali kota, hingga pejabat instansi vertikal. Rakornas menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dalam percepatan delapan agenda besar pembangunan nasional yang terangkum dalam Asta Cita.
Asta Cita Jadi Pijakan Reformasi ASN
Kepala BKN, Prof Zudan, tampil dalam sesi utama dan menegaskan bahwa Rakornas Kepegawaian 2025 merupakan momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat manajemen ASN. Ia menyoroti urgensi pengelolaan ASN yang terintegrasi melalui basis data yang akurat serta penerapan manajemen talenta. Menurutnya, birokrasi modern membutuhkan aparatur yang lincah, responsif, dan siap menghadapi tantangan sektor publik yang semakin kompleks.
“Manajemen ASN harus lincah, responsif, dan mampu menjawab tantangan sektor publik dari pangan, pelayanan sosial, hingga digitalisasi,” ujar Zudan. Ia menekankan bahwa tantangan birokrasi hari ini mencakup banyak aspek yang bergerak cepat, sehingga kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah menjadi sangat penting untuk mempercepat modernisasi pelayanan publik di seluruh Indonesia.
Pesan Penting untuk Pemda: ASN Harus Bergerak Cepat
Setelah mengikuti arahan nasional, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan pandangannya mengenai agenda reformasi ASN. Ia menilai Rakornas Kepegawaian 2025 sebagai alarm penting untuk mengingatkan bahwa tuntutan terhadap kinerja ASN telah berubah drastis. Pelayanan publik tidak bisa lagi mengandalkan pola kerja lama yang lambat dan berbelit.
“Arahan nasional yang disampaikan BKN harus menjadi pegangan kita. ASN di Riau harus bergerak lebih cepat, lebih responsif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan,” tegas SF Hariyanto. Ia menekankan bahwa birokrasi Riau harus mampu melahirkan inovasi pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar program normatif yang tidak berdampak.
Menurutnya, tantangan pelayanan publik menuntut ASN tampil lebih adaptif, profesional, dan inovatif. Transformasi birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak bisa lagi dilakukan setengah hati. Ia mengingatkan bahwa daerah harus berada di garis depan dalam memastikan reformasi kepegawaian berjalan efektif.
Peran Daerah dalam Menyelaraskan Kebijakan ASN
Asisten III Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, menambahkan bahwa Rakornas menjadi forum strategis bagi daerah untuk memastikan penyelarasan kebijakan dengan pemerintah pusat. Menurutnya, berbagai arahan yang disampaikan dalam Rakornas harus segera diadopsi dan diimplementasikan dalam kebijakan kepegawaian daerah.
“Pusat menekankan percepatan reformasi ASN. Kita di daerah wajib mengadopsi dan menyesuaikan langkah, termasuk penataan jabatan, digitalisasi, dan peningkatan kompetensi ASN,” jelas Job. Ia memandang Rakornas sebagai ruang untuk bertukar pengalaman antar daerah, memperkaya perspektif, serta memperbaiki kualitas manajemen birokrasi di masing-masing wilayah.
Job juga menyampaikan rencana percepatan penguatan database ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Ia menilai bahwa akurasi data kepegawaian menjadi fondasi penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat. “Kita ingin memastikan data ASN di Riau benar-benar akurat, mutakhir, dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat,” tegasnya.
Forum Nasional yang Menghimpun Pemimpin dari Berbagai Sektor
Rakornas Kepegawaian 2025 menjadi salah satu forum terbesar yang menghadirkan para pemimpin daerah dan nasional. Selain Kepala BKN, Rakornas juga dihadiri sejumlah tokoh penting seperti Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Pertanian, dan Menteri Sosial. Kehadiran berbagai pihak ini mempertegas bahwa isu kepegawaian bukan sekadar agenda administratif, tetapi menjadi salah satu pilar penting dalam mempercepat pembangunan nasional.
Dengan komposisi peserta yang luas, Rakornas membuka ruang diskusi lintas daerah dan lintas sektor untuk memperkuat strategi reformasi ASN. Forum ini juga memungkinkan pertukaran pengalaman mengenai inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan di berbagai daerah, sehingga pemerintah daerah dapat belajar dari praktik terbaik yang sudah terbukti efektif.
Bagi Pemerintah Provinsi Riau, Rakornas menjadi dorongan baru untuk memperkuat transformasi birokrasi. Dengan semakin kuatnya tuntutan adaptasi dan profesionalisme ASN, langkah cepat daerah dalam mengikuti kebijakan nasional akan sangat menentukan kualitas pelayanan publik di masa depan.(*)