Pemerintah Latih Santri Bidang Konstruksi, Prabowo Ingin Pesantren Lebih Aman dan Mandiri

Pemerintah Latih Santri Bidang Konstruksi, Prabowo Ingin Pesantren Lebih Aman dan Mandiri

Gubernur Riau melepas 665 pramuka dari 20 pondok pesantren untuk ikut Jambore Dunia Islam 2025 di Cibubur - Mediacenter.riau ---

RIAU, DISWAY.ID — Pemerintah berencana meluncurkan program pelatihan bidang konstruksi dan teknik sipil bagi para santri di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kapasitas pesantren, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur yang aman dan layak.

Santri Akan Dibekali Ilmu Konstruksi dan Teknik Sipil

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa program ini akan berjalan di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia menyebut, para santri akan mendapatkan pembekalan dasar mengenai konstruksi, bangunan, dan teknik sipil, sehingga mereka dapat berperan langsung dalam proses pembangunan di pesantren masing-masing.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, pemerintah berencana menjalankan program di bawah Kementerian PUPR untuk melatih para santri di pondok pesantren masing-masing. Harapannya, saat ada pembangunan, sudah ada santri yang memiliki pengetahuan di bidang pendirian bangunan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (22/10/2025).

Program ini diharapkan mampu mendorong kemandirian pesantren sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman. Dengan pemahaman dasar konstruksi, santri tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga bisa berkontribusi langsung dalam memastikan kualitas bangunan di lingkungan pesantren mereka.

Latar Belakang: Tragedi Robohnya Ponpes Al-Khoziny

Prasetyo mengungkapkan, gagasan pelatihan ini berawal dari tragedi robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian itu menjadi peringatan keras bagi pemerintah bahwa banyak pesantren di Indonesia belum memiliki bangunan yang memenuhi standar keamanan teknis.

“Berkenaan dengan masalah izin Ditjen Pondok Pesantren, memang itu bermula dari kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo,” kata Prasetyo.

Data pemerintah menunjukkan, lebih dari 42.000 pondok pesantren di Indonesia belum seluruhnya memiliki struktur bangunan yang sesuai dengan prosedur keamanan. Karena itu, Presiden Prabowo meminta Kementerian PUPR untuk melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur pesantren di seluruh Tanah Air.

Fokus Pemerintah: Keamanan dan Kualitas Infrastruktur Pesantren

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keselamatan dan keamanan dalam pembangunan pesantren. Pemerintah tidak ingin tragedi serupa terulang, apalagi di lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi pusat pembentukan karakter generasi muda.

“Bapak Presiden memberikan petunjuk kepada kita melalui Kementerian PUPR untuk melakukan asesmen terhadap bangunan-bangunan pondok pesantren dari sisi keamanan secara teknis,” ujar Prasetyo menegaskan.

Dengan adanya pelatihan khusus bagi santri, pemerintah berharap tercipta sistem pembangunan pesantren yang lebih mandiri, efisien, dan sesuai standar keselamatan. Program ini juga menjadi bentuk sinergi antara Kementerian PUPR, Kementerian Agama, dan lembaga pesantren dalam meningkatkan mutu lingkungan pendidikan berbasis agama.

Dorong Kemandirian Pesantren Lewat Peningkatan Kapasitas

Inisiatif ini tidak hanya bertujuan membangun fisik pesantren yang kuat, tetapi juga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di dalamnya. Para santri yang mengikuti pelatihan diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang memahami pentingnya aspek keselamatan dalam pembangunan.

Pemerintah menilai, pemberdayaan santri melalui bidang teknik dan konstruksi dapat memperluas peluang kerja bagi lulusan pesantren. Selain memperkuat kualitas lingkungan belajar, langkah ini juga membuka jalan bagi santri untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan.

Langkah Nyata Pemerintah Perkuat Dunia Pesantren

Langkah ini melengkapi kebijakan Presiden Prabowo yang sebelumnya menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di bawah Kementerian Agama. Dengan sinergi antara Ditjen Pesantren dan program pelatihan dari Kementerian PUPR, pemerintah ingin memastikan seluruh pesantren memiliki tata kelola, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Melalui pendekatan ini, Prabowo ingin dunia pesantren tidak hanya menjadi pusat pembinaan spiritual, tetapi juga wadah pembentukan generasi muda yang cakap secara teknis dan berdaya saing di era modern. Upaya ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam menciptakan pesantren yang aman, mandiri, dan berkelanjutan. - Anisha Aprilia

Sumber: