ETP Forum Soroti Lambannya Transisi Energi di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo–Gibran

RIAU, DISWAY.ID — Setahun setelah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik, arah transisi energi nasional kembali menjadi sorotan. Meski sejumlah capaian tercatat, langkah menuju emisi nol bersih dinilai masih berjalan lamban dan belum konsisten dengan komitmen global seperti KTT G20 Brazil 2024 dan COP30 Brazil 2025.

Penilaian itu muncul dalam Media Briefing Tahunan Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum) di Jakarta. Acara ini digelar oleh enam lembaga riset dan kebijakan energi, yaitu IESR, Climateworks Centre, CPD, IISD, IRID, dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC). Forum tersebut juga merilis sembilan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat arah energi bersih Indonesia.

Bauran Energi Terbarukan Naik, tapi Masih di Bawah Target Global

ETP Forum mencatat bahwa hingga semester pertama 2025, bauran energi terbarukan Indonesia meningkat menjadi 16%. Tambahan kapasitas pembangkit energi bersih mencapai 876,5 megawatt (MW) atau naik 15% dibanding tahun lalu. Meski begitu, capaian tersebut masih jauh dari target Persetujuan Paris yang menuntut percepatan lebih agresif.

Pemerintah juga mengalokasikan dana besar dalam APBN 2026 sebesar Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi, dengan sekitar Rp37,5 triliun dialokasikan khusus untuk pengembangan energi terbarukan. Namun, kebijakan subsidi energi yang masih berorientasi pada komoditas seperti BBM dan LPG dinilai membuat efisiensi fiskal melemah dan pengaliran dana tidak tepat sasaran.

Kendaraan Listrik Lesu, Reformasi Subsidi Jadi Sorotan

ETP Forum menyoroti penurunan signifikan penjualan kendaraan listrik setelah penghapusan insentif fiskal. Menurut forum, pemerintah perlu segera mengalihkan subsidi dari skema berbasis komoditas ke subsidi langsung berbasis penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. Implementasi skema ini disarankan menggunakan Data Tunggal Subsidi Energi Nasional (DTSEN) untuk menjamin transparansi.

Penghematan dari reformasi subsidi energi diharapkan bisa dialihkan untuk memperluas investasi energi bersih, membangun jaringan listrik mikro, mini, dan off-grid di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Kebijakan tersebut diyakini dapat meningkatkan ketahanan energi lokal sekaligus kesejahteraan masyarakat yang belum tersentuh listrik modern.

Perlu Satgas Khusus dan Reformasi Kelembagaan Energi

Di sisi kelembagaan, ETP Forum menilai pentingnya pemisahan tegas antara peran regulator dan operator bisnis energi untuk memperkuat transparansi dan menarik kepercayaan investor. Forum juga mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi di bawah Presiden guna memperkuat koordinasi lintas kementerian dan mencegah tumpang tindih kebijakan.

Selain itu, perluasan penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) ke sektor industri dan transportasi dinilai krusial. Kebijakan ini sebaiknya diselaraskan dengan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET) agar pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam investasi hijau.

Target 2040 dan Arah Reformasi Energi Nasional

Untuk mencapai target 100% energi terbarukan pada 2040, pemerintah didorong memperbarui tiga dokumen strategis: Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). ETP Forum juga menilai Indonesia perlu mempercepat investasi teknologi bersih seperti hidrogen hijau, baterai kendaraan listrik, dan amonia sebagai bahan bakar masa depan.

Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap insentif kendaraan listrik dinilai penting agar industri otomotif nasional tetap kompetitif di tengah transisi global menuju kendaraan rendah emisi.

Transisi Energi Harus Inklusif dan Berkeadilan

Aspek sosial dan lingkungan turut menjadi fokus. Forum menekankan pentingnya penerapan standar ESG (Environmental, Social, and Governance) di sektor hilirisasi mineral seperti nikel dan tembaga untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan manfaat ekonomi sampai ke tingkat lokal.

ETP Forum juga meminta agar kebijakan energi mengintegrasikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) serta membangun Just Transition Framework guna melindungi pekerja dan kelompok rentan yang terdampak perubahan industri energi.

Tantangan Tahun Kedua: Momentum Reformasi Energi

Menutup laporannya, ETP Forum menegaskan bahwa tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran akan menjadi fase krusial dalam memastikan reformasi energi tidak kehilangan arah. “Koordinasi lintas sektor, reformasi fiskal yang adil, dan konsistensi politik harus dijaga. Tanpa itu, ambisi Indonesia menuju ketahanan energi dan emisi nol bersih akan sulit tercapai,” ujar Ruddy Gobel, Senior Policy Advisor Centre for Policy Development.

Dengan tantangan global dan kebutuhan energi yang terus meningkat, arah kebijakan transisi energi Indonesia kini berada di titik penentu. Apakah pemerintahan Prabowo–Gibran siap menuntaskan agenda energi bersih? Waktu satu tahun ke depan akan menjadi ujian penting bagi komitmen mereka terhadap masa depan energi berkelanjutan. - Dimas Rafi - 

Sumber: