RIAU, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akhirnya merespons secara resmi seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Riau terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025-2029. Jawaban itu disampaikan langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, mewakili Gubernur Riau dalam rapat paripurna DPRD Riau, Senin (11/8/2025).
Apresiasi untuk DPRD Riau
M. Job Kurniawan mengawali penyampaian dengan apresiasi tinggi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap Ranperda RPJMD. Menurutnya, pandangan legislatif menjadi bahan berharga untuk memperkuat dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan tersebut.
“Masukan ini sangat penting agar RPJMD benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat Riau dan arah pembangunan nasional,” ungkap Job.
Penyusunan RPJMD Akan Lebih Terukur dan Partisipatif
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi akan dimanfaatkan untuk memperkuat substansi RPJMD. Penyusunan dokumen ini akan mengedepankan prinsip terukur, partisipatif, dan realistis sesuai kemampuan daerah.
Tanggapan Pemprov untuk Masing-Masing Fraksi
Fraksi PDI Perjuangan
Job sepakat bahwa RPJMD harus memuat prioritas pembangunan yang jelas, terukur, dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Analisis potensi dan permasalahan daerah akan dilakukan secara komprehensif, melibatkan masyarakat, dan memperhatikan keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.
Fraksi Partai Golkar
Terhadap dukungan Partai Golkar terhadap visi “Riau Bedelau”, Job menegaskan optimisme pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Targetnya adalah 3,90 persen - 4,23 persen pada 2025, meningkat menjadi 4,00 persen - 4,48 persen pada 2030.
Fraksi Partai Gerindra
Gerindra menyoroti pentingnya partisipasi publik, dan Pemprov sepakat. Pembangunan desa akan tetap menjadi prioritas, termasuk penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kegiatan keagamaan. Pemerataan infrastruktur juga akan menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, dengan fokus sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan industri pengolahan.
Fraksi Partai Demokrat
Job menegaskan bahwa RPJMD harus menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam kebijakan yang terukur, fokus pada pelayanan publik dan pemulihan ekonomi, serta disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Program prioritas akan dirancang agar efektif dan efisien.
Fraksi PKB
Pemprov memberi perhatian serius terhadap pemerataan infrastruktur perdesaan. Data indeks desa tahun 2025 masih menunjukkan adanya desa sangat tertinggal yang memerlukan dukungan pendanaan dari APBD, APBN, hingga kemitraan swasta. Sinkronisasi antara RPJMN, RPJMD Provinsi, dan Kabupaten/Kota akan menjadi langkah strategis.
Fraksi PAN Plus
Terkait kebutuhan beras lokal yang baru terpenuhi 22 persen, Job menjelaskan bahwa peningkatan produksi akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lahan gambut. Pemprov akan mengutamakan ketersediaan, keterjangkauan, serta pemanfaatan pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA).
Semua Masukan Akan Dibahas Pansus
Job menegaskan bahwa tidak semua masukan bisa dijawab secara detail di rapat paripurna. Namun, seluruh catatan dari fraksi akan dibahas bersama dalam rapat-rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
“Semoga ikhtiar kita ini mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, demi terwujudnya Riau yang berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, religius, dan maju,” tutupnya.
Makna Strategis RPJMD 2025-2029
RPJMD menjadi panduan resmi pembangunan lima tahunan di daerah. Dokumen ini akan menentukan arah kebijakan, alokasi anggaran, dan prioritas pembangunan di seluruh sektor. Dengan keterlibatan semua pihak, Pemprov Riau optimistis dapat mewujudkan pembangunan yang lebih merata, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.
Langkah Pemprov Riau yang responsif terhadap masukan DPRD menunjukkan keseriusan membangun Riau yang lebih baik. Dengan target ekonomi, prioritas desa, pemerataan infrastruktur, dan ketahanan pangan, RPJMD 2025-2029 diharapkan mampu membawa Riau menjadi provinsi yang maju, berdaya saing, dan tetap memegang nilai-nilai budaya Melayu. (*)