RIAU.DISWAY.ID - Isu reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka semakin menguat. Wacana perombakan jajaran menteri kian bergulir kencang setelah sejumlah nama disebut-sebut memiliki kinerja buruk dan menuai kritik dari publik.
Salah satu temuan terbaru datang dari lembaga riset politik Trust Indonesia, yang merilis hasil survei menunjukkan dua nama menteri yang paling banyak dibicarakan dengan nada negatif: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi.
Kinerja dan Blunder Jadi Sorotan Utama
Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, mengatakan bahwa kedua menteri tersebut layak masuk dalam daftar reshuffle. “Ya, Budi Gunadi dan Budi Arie ini memang layak direshuffle. Selain karena faktor blunder dan pemberitaan negatif yang dilakukan keduanya, dua figur tersebut juga dinilai berkinerja buruk dan bukan bagian dari endorse partai,” ujar Fadhli dalam keterangannya kepada media pada Senin (19/5/2025).
Fadhli menjelaskan bahwa survei yang dilakukan pada akhir Maret 2025 menunjukkan rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kedua menteri. “Dalam penilaian para pakar atau key opinion leader (KOL), tingkat kepuasan atas kinerja Menkes dan Menkop tidak lebih dari 1,0 persen,” tegasnya.
Data Survei Jadi Bukti Lemahnya Dukungan
Trust Indonesia menggunakan pendekatan berbasis opini para pakar, tokoh masyarakat, serta analisis media sosial. Dari hasil analisis tersebut, baik Budi Gunadi maupun Budi Arie mendapat persepsi negatif dalam kurun waktu dua minggu terakhir. Kondisi ini memperkuat wacana bahwa keduanya perlu segera diganti demi menjaga stabilitas dan efektivitas kabinet mendatang.
Menurut Fadhli, dalam konteks politik saat ini, posisi menteri yang tidak mendapat dukungan publik maupun partai politik cenderung lebih mudah untuk digantikan. “Tidak ada alasan kuat untuk mempertahankan menteri dengan kinerja yang dianggap buruk, apalagi jika tidak punya backing politik,” tambahnya.
Politik Dinamis, Publik Semakin Kritis
Wacana reshuffle memang bukan hal baru dalam politik Indonesia, namun tekanan publik yang terus meningkat membuat isu ini menjadi semakin relevan. Di era keterbukaan informasi dan media sosial, setiap kebijakan maupun kesalahan menteri dapat langsung disorot dan dibicarakan secara masif.
“Era digital membuat evaluasi terhadap pejabat publik berlangsung secara real-time. Masyarakat sekarang lebih kritis dan responsif terhadap isu-isu kebijakan,” ujar pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, seperti dikutip dari Kompas (2025).
Menanti Keputusan Prabowo-Gibran
Kini bola ada di tangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dengan pelantikan kabinet baru yang tinggal menghitung bulan, publik menanti langkah tegas Prabowo-Gibran dalam merespons hasil survei ini. Apakah Menkes dan Menkop benar-benar akan digantikan?
Jika reshuffle benar dilakukan, ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa Prabowo-Gibran ingin membentuk kabinet yang benar-benar profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Publik pun berharap, setiap posisi menteri ke depan diisi oleh figur berkompeten dan berintegritas tinggi.(*)