RIAU, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali tancap gas memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjelang akhir tahun. Jumat (21/11/2025), Satpol PP dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau menggelar rapat koordinasi (rakor) di Kantor Gubernur Riau untuk menyamakan strategi penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Langkah ini bertujuan memperkuat penerimaan pajak, terutama dari sektor usaha yang wajib memungut pajak 10 persen sesuai ketentuan Perda.
PAD menjadi salah satu indikator utama keberhasilan otonomi daerah. Karena itu, Pemprov Riau menilai optimalisasi pajak dan retribusi daerah harus berjalan lebih agresif. Selama ini, realisasi PAD dari dua sektor tersebut belum selalu mencapai target. Kondisi ini mendorong Pemerintah Riau mengonsolidasikan seluruh instansi agar dapat bergerak lebih cepat dan terukur dalam memaksimalkan potensi penerimaan.
Rapat Koordinasi Jadi Momentum Percepatan Penerimaan Daerah
Asisten III Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, memimpin langsung rakor tersebut. Ia menegaskan perlunya kerja bersama antara Bapenda, Satpol PP, serta perangkat daerah lainnya. Menurutnya, dua bulan terakhir sebelum tutup tahun harus dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian PAD secara signifikan.
“Kami Pemprov Riau mengoordinasikan antara Bapenda dan Satpol PP supaya bisa bekerja sama, untuk mengejar target-target PAD melalui Perda. Karena Satpol PP juga menjadi unsur penting dalam penegakan aturan,” ujar M Job.
Ia juga meminta jajarannya menyusun langkah konkret agar proses penegakan Perda dapat berjalan lebih efektif. Koordinasi antarinstansi, menurutnya, memegang peran vital karena pengelolaan pajak membutuhkan sinergi, baik dari aspek teknis, regulasi, maupun pengawasan lapangan.
“Kami minta mereka (PPNS) baik di Satpol PP, Bapenda, maupun OPD lain berkoordinasi sebaik-baiknya. Gunakan dua bulan terakhir untuk menghasilkan capaian yang maksimal,” tambah M Job.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Optimalisasi PAD
Dalam arahannya, M Job menjelaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus bergerak serempak. Optimalisasi PAD tidak hanya bergantung pada kemampuan memungut pajak, tetapi juga pada kemampuan menggali potensi ekonomi yang belum tersentuh.
“Kita tidak bisa bekerja sendirian. Optimalisasi PAD menuntut kolaborasi antara pengelola dan penegak regulasi. Sebab, ada masyarakat yang sadar membayar pajak, ada juga yang belum sadar dan perlu kita edukasi. Kontribusi Satpol PP bisa membuat mereka tahu kalau menunggak pajak itu ada konsekuensinya,” jelasnya.
M Job juga menekankan perlunya perubahan pola koordinasi. Jika sebelumnya Satpol PP hanya masuk di tahap ketiga atau tahap akhir penegakan, Pemprov kini ingin mereka terlibat sejak tahap kedua. Skema baru ini diharapkan mempercepat alur penegakan Perda sehingga potensi kebocoran pendapatan dapat ditekan lebih awal.
Satpol PP Tegaskan Komitmen dan Dorong Sanksi Lebih Tegas
Kasatpol PP Provinsi Riau, Sri Sardono Mulyanto, memastikan pihaknya siap mendukung percepatan penerimaan PAD. Ia menilai penguatan aturan dan penegakan di lapangan harus berjalan beriringan agar target pendapatan bisa tercapai.
“Tujuan kami melaksanakan rakor ini untuk mempermudah capaian target PAD. Kami berharap ke depan sanksi administratif seperti pemasangan stiker peringatan atau penyegelan tempat usaha bisa diatur lebih rinci dalam Perda sebagai langkah tegas namun terukur,” ujar Sri.
Ia juga menekankan pentingnya mengubah cara pandang masyarakat terhadap Satpol PP. Menurutnya, selama ini sebagian masyarakat menganggap Satpol PP sebagai ‘tukang gusur’ atau pihak yang identik dengan tindakan represif. Padahal, Satpol PP memiliki peran besar dalam membangun kesadaran publik mengenai kewajiban mematuhi Perda termasuk yang berkaitan dengan pajak daerah.
“Kami ingin masyarakat melihat Satpol PP sebagai pihak yang membangun kesadaran. Ketika masyarakat patuh pada Perda, dampaknya akan kembali ke daerah, termasuk peningkatan PAD Riau,” tegas Sri.
Strategi Penguatan PAD Masuk Fase Eksekusi
Rakor Pemprov Riau kali ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin mengonsolidasikan seluruh institusi untuk mempercepat penerimaan daerah di akhir tahun. Dengan penegakan Perda yang lebih tegas, koordinasi yang lebih rapat, serta keterlibatan Satpol PP sejak awal, Pemprov menargetkan peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi di semua sektor.
Pemprov Riau menilai momentum dua bulan terakhir harus menjadi fase eksekusi. Dengan strategi yang lebih terkoordinasi, pemerintah optimistis PAD Riau dapat bergerak lebih kuat dan berkelanjutan. (*)