"Giant Sea Wall Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita," ucap Presiden Prabowo, dalam pidato saat Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Kamis, 12 Juni 2025 lalu.
Proyek tanggul laut ini sebenarnya telah masuk dalam perencanaan sejak tahun 1995.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Khusus Teluk Jakarta kemungkinan anggarannya $8 - $10 miliar. Saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu Gubernur DKI dan sudah kirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan. Pemerintah Pusat urunan," tuturnya.
Saking seriusnya membangun Giant Sea Wall, Prabowo membentuk lembaga baru. Namannya: Badan Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa.
Kepala Badannya adalah Didit Herdiawan. Dia merupakan Wakil Menteri KKP. Sedangkan wakilnya Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro.
Pengangkatan tersebut berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 76/P Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Kepala Dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pembentukan badan baru tersebut karena pantai utara Jawa mengalami penurunan dan terjadi bencana banjir rob yang menimpa masyarakat pesisir.
Ia menyebut ada 20 juta warga tinggal di pesisir pantai utara. Karena alasan itulah, Presiden Prabowo membentuk badan khusus yang mengurusi permasalahan tersebut.
"Studi menyebut setiap tahun terjadi penurunan. Nah, penurunan muka tanah terutama di pantai utara Jawa. Beberapa tempat hampir rutin terjadi rob. Sementara kurang lebih berdasarkan data hampir kurang lebih 20 juta warga yang tinggal di pesisir pantai utara. Ini harus ada penanganan serius. Maka dibentuklah badan pengelolaan pantai utara Jawa," ujar Prasetyo.
Dua orang yang dilantik menjadi wakil badan otorita tanggul laut itu mewakili Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan pihak pemerintah.
"Kita membutuhkan satu yang mewakili Danantara. Kemudian satu lagi mewakili pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," jelas Prasetyo.
Dia menjabarkan, perwakilan Danantara diperlukan lantaran di dalamnya bakal terdapat sejumlah proses pengelolaan, perencanaan, hingga pembangunan.
"Nanti pengelolaan pasti di situ akan berhubungan dengan masalah. Namanya masalah investasi," ucapnya.
Sementara itu, pihak pemerintah diperlukan karena pembangunannya melintasi 5 provinsi.
"Bicara Utara Jawa, kurang lebih ada 5 provinsi. Jadi lebih kepada masalah kebutuhan. Nggak ada tafsir mengenai jumlah," bebernya.