RIAU, DISWAY.ID – Desakan pembebasan 11 aktivis desa Maba Sangaji di Halmahera Timur semakin menguat. Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Save Maba Sangaji menuntut Presiden Prabowo Subianto segera menunaikan janji menertibkan tambang ilegal sekaligus menunjukkan keberpihakannya pada rakyat. Kasus kriminalisasi para aktivis ini dinilai sebagai buntut dari penolakan warga terhadap aktivitas tambang nikel yang dianggap merusak hutan adat dan mencemari sungai di desa Maba Sangaji.
Apa yang Jadi Tuntutan Koalisi Save Maba Sangaji?
Juru bicara Koalisi Save Maba Sangaji, Guntur Harahap, menegaskan pihaknya meminta Presiden Prabowo segera bertindak nyata. Ia menilai momentum dukungan publik terhadap pemberantasan tambang ilegal harus dimanfaatkan pemerintah untuk membuktikan komitmennya. “Kami kira ucapan Presiden Prabowo (soal penertiban tambang ilegal) harus segera ditunaikan dan dibuktikan. Semoga bukan omon-omon saja,” ujar Guntur, Minggu (17/8/2025).
Mengapa Isu Ini Mendesak?
Menurut Guntur, posisi Presiden Prabowo saat ini sangat strategis karena mendapat banyak dukungan rakyat terkait pemberantasan tambang ilegal. Ia menekankan bahwa penutupan tambang ilegal harus segera dieksekusi agar tidak kehilangan momentum. Salah satu tambang yang dipersoalkan adalah milik PT Position di desa Maba Sangaji, Halmahera Timur.
Sikap Gubernur Maluku Utara Dipertanyakan
Selain mendesak Presiden, Guntur juga menyoroti sikap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Ia menyebut hingga kini belum ada pernyataan dukungan dari Gubernur terhadap 11 aktivis yang ditangkap. Menurut Guntur, sikap diam Gubernur Sherly justru menunjukkan keberpihakan pada korporasi. “Di tengah klaim Gubernur Sherly yang selalu berusaha tampil dekat dengan rakyat, dirinya justru tidak pernah membicarakan kriminalisasi yang menyasar masyarakat desa Maba Sangaji. Terakhir, kami lihat Gubernur Sherly justru asyik melakukan aktivitas selam,” sindirnya.
Apa Langkah Selanjutnya?
Koalisi Save Maba Sangaji bersama sejumlah organisasi mahasiswa nasional berencana menggelar konsolidasi besar-besaran. Aksi demonstrasi akan dilakukan di Jakarta untuk menuntut pembebasan 11 aktivis serta mendesak pencabutan izin tambang PT Position di Halmahera Timur. “Kami ingin persoalan kriminalisasi 11 aktivis Maba Sangaji ini menjadi perhatian Presiden dan masyarakat Indonesia. Saat ini kami tengah melakukan konsolidasi besar-besaran untuk kampanye akbar,” jelas Guntur.
Latar Belakang Penahanan Aktivis
Kasus ini bermula dari penolakan warga desa Maba Sangaji terhadap aktivitas pertambangan nikel PT Position yang beroperasi di kawasan hutan adat. Penambangan tersebut diduga melanggar aturan tata kelola tambang dan menyebabkan pencemaran sungai Sangaji. Berdasarkan data Front Mahasiswa Malut Pro Warga Maba Sangaji (Format Praga), praktik pertambangan ini tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka.
Harapan dari Gerakan Solidaritas
Gerakan solidaritas ini berharap pemerintah pusat benar-benar berpihak pada masyarakat adat yang mempertahankan lingkungannya. Bagi Koalisi Save Maba Sangaji, pembebasan 11 aktivis bukan hanya soal keadilan hukum, tetapi juga simbol komitmen negara dalam memberantas tambang ilegal dan melindungi rakyatnya. Dukungan luas masyarakat diharapkan menjadi dorongan bagi Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah tegas. (*)