Oleh Teguh Anantawikrama
JAKARTA,DISWAY.ID - Indonesia kini berdiri pada satu titik sejarah yang penting: bukan lagi hanya sebagai pasar atau mitra dagang sekunder, melainkan sebagai salah satu kekuatan baru dunia. Keanggotaan kita dalam BRICS+, posisi sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan peran aktif dalam berbagai forum internasional menjadikan Indonesia kini dipandang bukan sekadar “relevan”, tetapi strategis.
Dalam konteks ini, wacana mengenai kemungkinan penurunan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat—khususnya untuk komoditas seperti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki—tidak bisa hanya dilihat dari sisi teknis perdagangan semata. Ini adalah simbol pengakuan terhadap posisi Indonesia yang semakin penting dalam sistem global.
Bukan Sekadar Penurunan Tarif
Saat ini, produk Indonesia masih dikenakan tarif rata-rata sekitar 19% oleh AS. Jika terjadi pelonggaran tarif di masa depan, dampaknya besar bagi sektor ekspor dan lapangan kerja nasional. Namun, yang lebih penting adalah mengapa peluang itu muncul: karena Indonesia kini dipandang sebagai mitra strategis jangka panjang oleh negara-negara besar.
Dengan demikian, momentum ini tidak boleh dibaca semata-mata sebagai kabar baik dalam neraca dagang. Ini adalah pengakuan atas posisi geopolitik Indonesia yang sedang naik kelas.
Kita Tidak Lagi Pinggiran
Dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, ekonomi senilai $1,5 triliun, dan proyeksi menjadi kekuatan ekonomi ketujuh dunia pada 2030, Indonesia bukan lagi sekadar “pasar berkembang”—kita adalah pemain utama dalam tatanan global baru.
Namun, pengakuan ini datang dengan konsekuensi. Dunia tidak hanya melihat potensi, tetapi menuntut konsistensi dalam reformasi dan kesiapan institusi. Jika kita tidak membenahi diri sendiri, maka momentum ini akan berlalu begitu saja, tanpa hasil nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Transformasi Pemerintahan: Peran Kunci MenpanRB
Menjawab kepercayaan dunia dimulai dengan membangun kepercayaan dari dalam negeri. Kuncinya adalah transformasi tata kelola pemerintahan secara digital dan terintegrasi.
Dalam hal ini, Kementerian PAN-RB berperan sebagai Project Management Office (PMO) nasional untuk transformasi digital pemerintahan. Peran ini sangat strategis dan harus didukung penuh oleh seluruh pemangku kepentingan—dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, hingga pelaku usaha dan masyarakat sipil.
Transformasi digital bukan hanya soal penggunaan teknologi. Ini soal menghadirkan sistem pemerintahan yang:
• Terkoordinasi lintas sektor
• Responsif terhadap kebutuhan dunia usaha dan masyarakat