RIAU.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Riau siap menindaklanjuti hasil evaluasi DPRD terhadap kinerja 2024. Layanan publik dan pendidikan jadi sorotan utama.
Laporan LKPJ Disetujui, Riau Siap Berbenah
DPRD Provinsi Riau akhirnya merampungkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024. Hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) disampaikan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPRD Riau yang digelar pada Kamis (22/5/2025), dan diiringi dengan persetujuan serta rekomendasi strategis bagi Pemerintah Provinsi.
Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, secara langsung menyerahkan dokumen rekomendasi tersebut kepada Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto. Menanggapi laporan ini, SF Hariyanto menegaskan bahwa LKPJ merupakan bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas kepala daerah.
“LKPJ ini memuat dasar hukum pelaksanaan, visi-misi kepala daerah, APBD, hingga capaian kinerja urusan pemerintahan. Ini bukan sekadar formalitas, tapi wujud pertanggungjawaban,” jelas SF Hariyanto dalam sambutannya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau.
Rekomendasi DPRD Jadi Dasar Perencanaan Strategis
Penyampaian LKPJ ini merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Hariyanto, rekomendasi DPRD merupakan masukan krusial untuk perencanaan program ke depan.
“Rekomendasi ini sangat penting untuk membangun sinergi legislatif dan eksekutif, agar perencanaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Pasal 20 PP No. 13 Tahun 2019 menyebutkan bahwa hasil pembahasan LKPJ wajib dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran dan kebijakan strategis kepala daerah.
Fokus Tindak Lanjut: Kesehatan, Pendidikan, dan Ketahanan Pangan
Menjawab rekomendasi DPRD, Pemprov Riau langsung tancap gas. Salah satu prioritas utama adalah peningkatan pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan melalui penyediaan alat kesehatan dan obat-obatan yang lebih lengkap di semua tingkatan fasilitas layanan.
“Dengan rekomendasi LKPJ ini, kami siap menindaklanjutinya pada tahun berjalan dan berikutnya, baik dalam penyusunan anggaran maupun produk hukum,” ucap SF Hariyanto.
Di sektor pendidikan, Pemprov Riau juga menyoroti peningkatan kualitas peserta didik dan tenaga pendidik. Langkah ini termasuk memperluas daya tampung PPDB, serta memberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan keterampilan.
Tak hanya itu, isu ketahanan pangan dan efektivitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga jadi fokus tindak lanjut untuk memperkuat pembangunan daerah secara menyeluruh.
Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif Jadi Kunci
Sebagai penutup, SF Hariyanto menyampaikan apresiasi terhadap DPRD Riau atas masukan yang telah diberikan.
“Atas nama Pemprov Riau, kami mengucapkan terima kasih atas saran konstruktif dari DPRD. Ini akan menjadi dasar untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
Dengan sinergi yang lebih kuat antara DPRD dan Pemprov, publik berharap langkah-langkah konkret segera terlihat di lapangan—mulai dari layanan publik yang lebih baik, pendidikan yang lebih inklusif, hingga pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efektif. (*)