RIAU.DISWAY.ID – Gubernur Riau Abdul Wahid menunjukkan komitmen serius untuk menyelesaikan proyek jalan lintas pesisir yang selama ini mandek akibat persoalan kawasan hutan dan pertanahan. Pembangunan jalur ini dinilai krusial untuk membuka konektivitas antardaerah pesisir seperti Rokan Hilir, Indragiri Hilir, hingga Pelalawan.
"Saya ingin jalan pesisir ini tuntas. Masalah kita di Riau ini selalu mentok di urusan kehutanan dan pertanahan," kata Wahid saat ditemui di rumah dinasnya pada Sabtu (17/5/2025).
Minta Bantuan Menteri, Demi Akses Warga Pesisir
Abdul Wahid tidak tinggal diam menghadapi hambatan birokrasi dan regulasi. Ia bahkan mengaku telah mengundang langsung Menteri Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN (ATR/BPN) ke Riau, demi mencari jalan keluar.
"Saya sudah minta tolong dan undang langsung Pak Menteri. Kita butuh dukungan pusat agar pembangunan fasilitas umum, seperti jalan pesisir, bisa jalan tanpa kendala status lahan," tegasnya.
Menurut Wahid, pembangunan jalan dari Sinaboi ke Kubu, lanjut ke Pedamaran dan Kuala Kampar, akan membuka akses vital bagi ribuan warga di kawasan pesisir yang selama ini kesulitan transportasi dan pelayanan publik.
Pesisir Jadi Prioritas, Akses Ekonomi hingga Pendidikan Terbuka
Gubri menyebut kawasan pesisir akan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Provinsi Riau. Jalur ini dinilai penting tak hanya untuk transportasi, tapi juga sebagai penopang konektivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
"Kalau jalur pesisir ini terbuka, dampaknya bukan cuma akses, tapi juga kesejahteraan masyarakat. Mereka bisa lebih mudah ke sekolah, ke rumah sakit, hingga jual hasil laut dan pertanian," ujarnya.
Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen wilayah pesisir Riau belum memiliki akses jalan yang layak, terutama di daerah yang bersinggungan dengan kawasan hutan atau area yang belum bersertifikat. Ini membuat proyek-proyek strategis di daerah kerap terhambat izin lahan.
Perlu Perhatian Nasional
Wahid menekankan bahwa masalah kehutanan dan pertanahan di daerah pesisir bukan hanya masalah lokal, tapi juga harus menjadi perhatian nasional. Apalagi, pembangunan lintas pesisir ini sejalan dengan program strategis nasional dalam pemerataan infrastruktur dan penguatan konektivitas daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
"Setidaknya fasilitas umum bisa clear dulu lah. Biar masyarakat bisa merasakan langsung dampak pembangunan," ucap Wahid. (*)