RIAU, DISWAY.ID - Kabar mengejutkan datang dari jantung pemerintahan Bumi Lancang Kuning! Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, baru saja mengungkap kondisi dapur keuangan daerah yang tengah menghadapi tantangan serius. Di tengah situasi fiskal yang mencekam, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kini harus berjibaku melakukan manuver ekstrem untuk menjaga agar pelayanan publik tidak kolaps. Jika Anda warga Riau, informasi ini sangat krusial karena menyangkut nasib pembangunan di sekitar Anda!
SF Hariyanto menegaskan bahwa tahun 2026 merupakan tahun pertaruhan bagi stabilitas daerah. Pemprov Riau kini memfokuskan seluruh energi untuk memastikan pelayanan dasar tetap berjalan sembari melunasi tumpukan kewajiban finansial. Fokus ini muncul sebagai respons atas kondisi keuangan yang memaksa pemerintah melakukan penyusunan ulang skala prioritas secara besar-besaran.
Utang Pihak Ketiga Menumpuk, Pemprov Riau Janji Tuntaskan Bertahap
Salah satu beban berat yang menghantui Pemprov Riau saat ini adalah masalah tunda bayar kepada pihak ketiga. Tidak hanya itu, aliran dana atau tunda salur anggaran ke pemerintah kabupaten dan kota juga sempat tersendat. Kondisi ini jika dibiarkan tentu akan menghambat perputaran ekonomi di daerah-daerah penunjang.
SF Hariyanto memastikan bahwa penyelesaian tunggakan ini menjadi prioritas utama agar roda pembangunan tidak terhenti di tengah jalan. Meski situasi sulit, ia menjanjikan sebuah solusi yang tuntas sepanjang tahun ini. Beliau menekankan bahwa setiap kewajiban akan dibayarkan secara bertahap menyesuaikan dengan ketersediaan kas daerah.
“Fokus pertama kita tahun ini adalah menjaga pelayanan dasar tetap berjalan. Meski harus memastikan stabilitas terjaga, serta menyelesaikan kewajiban termasuk tunda bayar kepada pihak ketiga dan tunda salur ke kabupaten kota,” ujar SF Hariyanto di Gedung Pauh Janggi Pekanbaru, Jumat (20/02/2026).
Permohonan Maaf dan Ambisi Kejar PAD Hingga Rp5 Triliun
Sadar bahwa ekspektasi publik sangat tinggi, SF Hariyanto secara terbuka menyampaikan permohonan maaf. Ia mengakui bahwa dalam satu tahun kepemimpinannya, masih banyak program yang belum maksimal akibat keterbatasan dana. Namun, mantan Sekda Riau ini menegaskan bahwa ia tidak tinggal diam dan sedang menyiapkan "mesin uang" baru melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk memperkuat pundi-pundi daerah, Pemprov Riau telah membentuk tim khusus optimalisasi PAD yang melibatkan lintas instansi, DPRD, hingga unsur Forkopimda. Targetnya pun tidak main-main. Riau mengincar tambahan pendapatan mulai dari Rp3 triliun hingga Rp5 triliun dari berbagai sektor strategis.
“Kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Riau. Dalam perjalanan satu tahun ini masih terdapat hal-hal yang belum maksimal. Namun, kami tidak berhenti, fokus besar saya adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” tuturnya dengan nada penuh komitmen.
Digitalisasi dan Bank Riau Kepri Syariah Jadi Senjata Utama
Bagaimana cara Riau mendapatkan dana segar sebanyak itu? Strategi utamanya adalah digitalisasi total dalam pengelolaan pendapatan. Dengan sistem yang transparan, Pemprov Riau yakin bisa menekan potensi kebocoran pajak kendaraan motor, pajak bahan bakar, hingga pajak air permukaan secara signifikan. Efektivitas pemungutan pajak ini menjadi kunci agar kemandirian fiskal tidak lagi hanya menjadi slogan.
Selain itu, SF Hariyanto mengeluarkan kebijakan berani dengan mendorong para investor yang masuk ke Riau untuk menggunakan rekening Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem keuangan lokal agar dividen yang dihasilkan dari aktivitas perbankan tersebut bisa kembali dinikmati oleh masyarakat Riau dalam bentuk pembangunan.
Target Pajak Kendaraan dan Air Permukaan: Sumber Cuan Baru Riau
Pemprov Riau kini mengincar potensi pajak yang selama ini mungkin belum tergarap maksimal. Fokus pada pajak air permukaan dan optimalisasi pajak kendaraan bermotor diproyeksikan menjadi penyumbang terbesar dalam kenaikan PAD tahun ini. Upaya ini dilakukan agar Riau tidak lagi terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang fluktuatif.
“Target kita jelas, potensi PAD akan bertambah hingga tiga sampai lima triliun yang kita dapat nanti dari pajak kendaraan, pajak bahan bakar, dan termasuk air permukaan,” terangnya. Dengan kantong yang lebih tebal, Pemprov Riau optimis bisa segera mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur yang sempat tertunda.
Kemandirian fiskal yang kuat kini menjadi harga mati bagi Riau untuk menghadapi dinamika ekonomi global. SF Hariyanto menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa hanya dengan pendapatan daerah yang mandiri, persoalan infrastruktur dasar di Riau dapat tuntas secara permanen. (*)