* Kabupaten Siak: UMK mencapai Rp3.691.216,25.
* Kabupaten Kampar: UMK berada di angka Rp3.634.593,72.
* Kabupaten Pelalawan: UMK sebesar Rp3.616.057,35.
* Kabupaten Kuansing: Mencapai Rp3.692.796,76.
* Kabupaten Rokan Hilir: UMK ditetapkan Rp3.548.818,47.
Dua kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti, menyamakan UMK mereka dengan besaran UMP Riau, yakni Rp3.508.776,22.
Dampak Kemoloran: Menjaga Keseimbangan Ekonomi
Penetapan UMP yang terlambat ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, pekerja berharap kenaikan upah yang signifikan untuk mengejar biaya hidup. Di sisi lain, dunia usaha, terutama sektor industri yang masih dalam proses pemulihan, mengharapkan kenaikan yang moderat dan terukur.
PP yang ditunggu-tunggu dari Kemenaker ini akan memuat formula yang memasukkan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah (alfa), yang diharapkan dapat menjadi titik temu antara kepentingan pekerja dan keberlanjutan usaha. Rumusan baru ini akan menentukan apakah kenaikan UMP Riau 2026 akan kembali ke kisaran 6,5% seperti tahun lalu, atau justru lebih tinggi/rendah tergantung pada kondisi ekonomi Riau terbaru.
Dengan komitmen Disnakertrans Riau untuk menetapkan UMP pekan depan setelah PP turun, jutaan pekerja dan pelaku usaha di Riau kini menanti dengan harap-harap cemas. Semua mata tertuju ke Kemenaker, karena kepastian gaji Riau ada di tangan mereka! (*)