RIAU, DISWAY.ID - Anda wajib tahu kegelisahan ini! Status Riau sebagai daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia, khususnya dari Wilayah Kerja (WK) Rokan, ternyata menyimpan ironi yang sangat menyakitkan. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) secara terbuka mempertanyakan penyaluran Participating Interest (PI) yang seharusnya menjadi hak Provinsi Riau. Mereka menilai manfaat PI yang diterima Riau sangat minim, bahkan hampir tidak terasa!
Situasi ini memicu reaksi keras dari tokoh adat. Untuk mencari kejelasan, manajemen Pertamina Hulu Rokan (PHR) Wilayah Kerja Rokan akhirnya mendatangi Balai Adat Melayu Riau di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, pada Kamis petang (11/12/2025). Pertemuan ini menjadi ajang di mana PHR harus memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme dan angka PI.
Rombongan PHR dipimpin langsung oleh Corporate Secretary PHR, Eviyanti Rafraida, didampingi Sr Relations Tengku Dody, Consultant Land Expert Pradonggo, dan Head of Relations Delley Paranita. Kedatangan mereka disambut oleh para petinggi LAMR, termasuk Ketua Umum MKA LAMR Datuk Seri H. R Marjohan Yusuf, dan Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil.
Beban Ganda Riau: Defisit Anggaran dan PI yang Minim
Ketua Umum DPH LAMR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, langsung menembak jantung permasalahan. Ia menyebut PI sangat penting untuk pembangunan daerah. Apalagi, saat ini kondisi keuangan Riau tengah menghadapi defisit serius. Dana PI diharapkan menjadi penyelamat fiskal daerah.
Datuk Seri Taufik menyoroti fakta yang sangat mengejutkan. Sebagai daerah penghasil minyak, Riau dikabarkan hanya menerima sekitar satu dolar per bulan dari PI, dan pembayarannya dilakukan secara bertahap. Jika angka ini benar, ini adalah situasi yang sangat tidak berkeadilan! Kontribusi Riau sebagai daerah penghasil minyak tidak sebanding dengan manfaat yang diterima.
Pertanyaan tajam juga dilontarkan oleh Timbalan DPH LAMR, Datuk H. Tarlaili. Ia mempertanyakan apakah Riau hanya mendapatkan PI tanpa program timbal balik lain, seperti Corporate Social Responsibility (CSR) atau beasiswa. Mengingat wilayah kerja PHR berada di atas tanah ulayat, perhatian minim dari perusahaan dapat menimbulkan kesan buruk.
"Hal ini harus diperhatikan dan perhatian yang minim dapat menimbulkan kesan serupa dengan perusahaan lain yang sebelumnya dinilai tidak berpihak kepada masyarakat," kata Datuk Tarlaili. Kekhawatiran ini menunjukkan bahwa masyarakat Riau membutuhkan bukti keberpihakan nyata dari PHR, bukan hanya sekadar pembagian PI yang minim.
Datuk Firman Edi, Ketua BP Sentra Budaya dan Ekraf LAMR, turut menegaskan bahwa PI merupakan harapan besar masyarakat Riau dan harus dibagikan secara adil dan transparan. Masyarakat tidak menuntut berlebihan, tetapi menginginkan kejelasan dan keberpihakan yang sesuai dengan kontribusi Riau.
PHR Membela Diri: Produksi Turun dan Harga Minyak Anjlok
Menanggapi gempuran pertanyaan dan kecurigaan dari LAMR, Corporate Secretary PHR, Eviyanti Rafraida, memberikan penjelasan. Ia memaparkan teknis kerja perusahaan serta regulasi yang mengikat PHR sebagai BUMN migas.
Sayangnya, Eviyanti belum mampu memaparkan secara rinci angka dan mekanisme pembagian PI yang menjadi inti permasalahan. Ia menyebutkan bahwa produksi PHR mengalami penurunan hingga 30 persen. Penurunan produksi ini memaksa perusahaan untuk berinvestasi besar-besaran agar penurunan tersebut tidak terus berlanjut. Situasi ini tentu memengaruhi perhitungan pendapatan perusahaan.
Selain produksi yang anjlok, Eviyanti juga menyinggung faktor eksternal: harga minyak global. Harga minyak dunia turun tajam, dari yang semula di atas US$110 per barel menjadi sekitar US$60 per barel. Kombinasi penurunan produksi dan anjloknya harga minyak ini menjadi tantangan besar bagi keuangan PHR.
“Soal angka PI sedang kami konsolidasikan,” ujarnya.
Janji Perhitungan Baru dan Harapan Membaik
Meski belum bisa memberikan angka pasti, Eviyanti menjelaskan bahwa penghitungan PI dilakukan sejak Oktober, bertepatan dengan dimulainya kontrak kerja baru. Ia optimis bahwa hasil PI yang akan diterima Riau akan berbeda—dan setidak-tidaknya ada kecenderungan membaik—dari yang selama ini digambarkan secara umum oleh LAMR.
LAMR sangat berharap PHR dapat segera menyampaikan secara jelas jumlah pasti PI yang diterima Riau dan mekanisme penyalurannya yang transparan. Kejelasan ini sangat penting untuk meredam pertanyaan dan kecurigaan di tengah masyarakat yang merasa diabaikan.
Menjelang azan magrib, Ketua Umum MKA LAMR Datuk Seri H. Marjohan Yusuf menutup pertemuan dengan refleksi yang sangat mendalam. Ia mengatakan, status Riau sebagai daerah penghasil minyak terasa sangat berat. Kontribusi yang diterima dari sumber daya alam tersebut sangat minim, sementara tuntutan dan harapan masyarakat Riau sebagai daerah penghasil minyak justru sangat besar dan tidak sebanding dengan kenyataan yang diterima.