RIAU, DISWAY.ID - Anda harus tahu kabar mengejutkan ini! Di tengah euforia apresiasi atas kinerja penyerapan anggaran, Pemerintah Kabupaten Siak justru dihantam badai fiskal. Daerah berjuluk "Negeri Istana" ini harus menelan pil pahit berupa pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) senilai fantastis, yaitu Rp330 miliar, dari pemerintah pusat. Ini jelas menambah beban fiskal daerah secara signifikan.
Ironi ini disampaikan langsung oleh Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, saat ia mengadakan pertemuan penting dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Heni Kartikawati, dan Kepala KPPN Pekanbaru, Tri Widiyono, di Siak pada Selasa (9/12). Pertemuan ini menjadi ajang bagi Bupati Afni untuk mempertanyakan dasar dan formulasi di balik pemotongan TKD yang sangat besar tersebut.
Bupati wanita pertama di Siak itu dengan lugas menyampaikan kekhawatirannya. "Pemotongan TKD itu menambah beban fiskal daerah," ucapnya. Bagaimana tidak, di satu sisi kinerja penyerapan anggaran Siak mendapat acungan jempol dari Kantor Wilayah Kementerian Keuangan, namun di sisi lain daerah justru harus kehilangan dana triliunan rupiah yang vital bagi pembangunan dan pelayanan publik.
Kontribusi Ekologis Siak dan DBH yang ‘Cuma’ Rp7 Miliar
Masalah pemotongan TKD ini semakin terasa pahit jika kita melihat kontribusi Kabupaten Siak secara keseluruhan. Bupati Afni menyoroti fakta bahwa Siak merupakan wilayah dengan kawasan hutan yang sangat luas. Ini artinya, Siak berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekologis, sebuah kontribusi yang tak ternilai harganya bagi negara.
Namun, kontribusi besar ini tidak sebanding dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang Siak terima. Bayangkan, Siak hanya menerima DBH sekitar Rp7,72 miliar per tahun! Angka ini, menurut Bupati, sungguh tidak seimbang dengan besarnya kontribusi ekologis daerah dan kebutuhan pembangunan masyarakat yang terus meningkat. DBH yang minim ini semakin memperparah tekanan akibat pemotongan TKD yang terjadi.
Ketidakseimbangan ini memunculkan pertanyaan kritis: Apakah formula perhitungan keuangan daerah sudah adil dalam menghitung beban dan kontribusi daerah yang menjaga lingkungan hidup?
Transparansi Transfer Dana: "Begitu Masuk Pagi, Siangnya Sudah Keluar"
Bupati Afni juga menangkis persepsi negatif yang kerap timbul terkait keterlambatan transfer dana daerah. Ia menegaskan komitmen Pemkab Siak terhadap tata kelola keuangan yang cepat dan transparan.
“Begitu dana masuk pagi, siangnya sudah keluar. Tidak ada yang kami tahan,” katanya. Penyaluran dana transfer daerah dilakukan tepat waktu. Namun, ia mengakui bahwa justru keterlambatan transfer dari pusat lah yang kerap menimbulkan persepsi negatif dan "memfitnahkan" kepala daerah.
Oleh karena itu, poin penting yang diangkat Bupati Afni dalam pertemuan ini adalah urgensi untuk mengetahui landasan atau formula pasti yang digunakan pemerintah pusat hingga terjadi pemotongan TKD sebesar itu. Beliau membutuhkan informasi detail ini sebagai bahan evaluasi fundamental, terutama karena beliau merupakan kepala daerah yang baru menjabat.
"Informasi formulasi pemotongan TKD itu penting sebagai bahan evaluasi, terutama bagi saya yang baru menjabat sebagai kepala daerah," ungkap Afni.
Dilema Meningkatkan PAD: Tidak Ingin Memberatkan Rakyat!
Mantan wartawan yang kini menjabat sebagai Bupati itu juga menangkap adanya pesan implisit dari kebijakan pemotongan ini, yaitu dorongan kuat agar daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini adalah tantangan yang dihadapi oleh banyak daerah.
Namun, Bupati Afni menyadari bahwa ruang gerak untuk meningkatkan pajak daerah di Siak sangat terbatas dan harus dilakukan dengan hati-hati. Ia tidak ingin langkah peningkatan PAD justru memberatkan masyarakatnya sendiri.
“Tidak mungkin kita menaikkan pajak restoran dan sebagainya yang bisa memberatkan masyarakat,” ujarnya. Ini menunjukkan kepemimpinan yang berempati, di mana tekanan fiskal tidak lantas menjadi alasan untuk membebani rakyat dengan kenaikan pajak yang tidak proporsional.
Walaupun menghadapi tantangan fiskal yang berat ini, Afni tetap menyampaikan apresiasi tulus atas penilaian positif Kanwil Kemenkeu terhadap kinerja penyerapan anggaran di Siak. Pengakuan positif ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Siak dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik dan efisien.
Afni Zulkifli menutup perbincangan tersebut dengan nada optimis. Ia menegaskan bahwa Pemkab Siak akan terus berupaya keras agar pelayanan publik tetap berjalan optimal, bahkan di bawah tekanan fiskal. “Kami berdiskusi banyak hal terkait tantangan yang dihadapi. InsyaAllah Siak kuat, dan kami optimis tetap maksimal melayani rakyat,” tutupnya. Siak menunjukkan bahwa meskipun anggaran dipotong, semangat untuk melayani rakyat tidak akan pernah terpotong! (*)